SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh infrastruktur sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) dalam kondisi layak pada 2027 mendatang. Langkah strategis ini diambil guna merespons data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mencatat ribuan fasilitas pendidikan di Kaltim masih memprihatinkan.
Berdasarkan data pusat, terdapat lebih dari seribu SD, ratusan SMP, serta puluhan SMA dan SMK di Kalimantan Timur yang masuk kategori tidak layak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim kini tengah melakukan sinkronisasi data untuk memastikan akurasi antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan fakta di lapangan.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyatakan bahwa perbedaan data sering terjadi karena adanya jeda waktu antara pelaporan kerusakan dan realisasi perbaikan yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Disdikbud Kaltim Sinkronkan Data Dapodik dengan Kondisi Riil Sekolah
Proses verifikasi menjadi kunci utama dalam percepatan perbaikan infrastruktur. Armin menyebut pihaknya tidak ingin hanya bergantung pada laporan digital, melainkan harus melihat kondisi fisik bangunan secara langsung untuk menentukan skala prioritas anggaran.
"Kami akan crosscheck data tersebut. Kadang data Dapodik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," ujar Plt Kepala Disdikbud Kaltim Armin.
Selain melakukan verifikasi internal, Pemprov Kaltim juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Warga didorong untuk melaporkan kondisi sekolah di lingkungan mereka yang memerlukan penanganan mendesak agar bisa segera masuk dalam skema perbaikan.
"Kami mendorong masyarakat ikut memberi data agar bisa segera kami tindaklanjuti," tambahnya.
Target Nol Sekolah Rusak untuk Tingkatkan Kualitas Belajar Siswa
Pemprov Kaltim memfokuskan perbaikan pada sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan provinsi. Kelayakan fasilitas dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik.
Armin menegaskan bahwa tanpa gedung yang nyaman dan aman, target peningkatan mutu pendidikan sulit dicapai. Infrastruktur yang memadai bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara merata di seluruh kabupaten dan kota.
"Bagaimana siswa bisa belajar optimal kalau kondisi sekolah tidak nyaman? Ini jadi prioritas utama kami," tegas Armin.
Krisis Guru Produktif SMK Jadi Tantangan Pendidikan di Kukar
Masalah pendidikan di Kaltim ternyata tidak berhenti pada persoalan bangunan. Ketersediaan tenaga pengajar, khususnya guru produktif di SMK, menjadi tantangan besar lainnya yang harus segera diurai oleh pemerintah daerah.
Beberapa bidang keahlian spesifik seperti pelayaran mengalami kekurangan tenaga pengajar yang signifikan. Fenomena ini terjadi karena banyak tenaga profesional di bidang tersebut lebih memilih berkarier di sektor industri dengan kompensasi yang lebih tinggi.
"Untuk guru produktif memang jadi tantangan. Banyak yang lebih memilih bekerja di lapangan," jelas Armin.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kekurangan guru produktif bahkan dilaporkan mencapai puluhan orang. Pemprov Kaltim kini berupaya mencari formulasi agar kualitas fasilitas fisik dan ketersediaan tenaga pendidik dapat berjalan seimbang demi meningkatkan daya saing lulusan di Bumi Etam.
