SAMARINDA — MPLS yang berlangsung di berbagai daerah di Kalimantan Timur bukan sekadar seremoni awal tahun ajaran. Di baliknya, ada persoalan struktural yang terus berulang: jumlah calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah negeri selalu lebih banyak dari kursi yang tersedia.
Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan, saat ini terdapat 146 SMA negeri dan 95 SMA swasta. Sementara untuk jenjang SMK, jumlah sekolah swasta justru lebih banyak, yakni 128 unit dibanding 88 SMK negeri. Angka itu memperlihatkan bahwa sekolah swasta bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penopang utama pemerataan akses pendidikan.
Mengapa Sekolah Swasta Sering Dianggap Pilihan Kedua?
Pandangan bahwa sekolah swasta adalah opsi cadangan mulai ditinggalkan. Banyak sekolah swasta di Kalimantan Timur kini menawarkan kualitas kompetitif, mulai dari pembinaan karakter, pendidikan keagamaan, hingga pengembangan bakat dan minat yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
“Pendidikan yang berkualitas tidak akan terwujud hanya dengan mengandalkan satu jenis sekolah. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah negeri, sekolah swasta, masyarakat, dan orang tua merupakan fondasi utama,” demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam refleksi awal tahun ajaran ini.
Penghargaan Pusat untuk Kolaborasi Daerah
Pengakuan atas peran sekolah swasta datang dari pemerintah pusat. Pada 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima Apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atas kolaborasi dengan sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025–2026.
Penghargaan itu menegaskan bahwa kerja sama antara pemda dan sekolah swasta bukan sekadar wacana, melainkan strategi nyata yang diakui secara nasional. Pemerintah daerah pun didorong untuk terus memperkuat dukungan terhadap sekolah swasta agar kualitas layanan pendidikan semakin merata.
Bukan Soal Status, Melainkan Kualitas Proses
Momentum MPLS, menurut para pengamat pendidikan, seharusnya menjadi pengingat bahwa kualitas sekolah tidak ditentukan oleh status negeri atau swasta. Hal yang lebih menentukan adalah kompetensi pendidik, kepemimpinan sekolah, serta lingkungan belajar yang mampu mendorong peserta didik berkembang secara optimal.
Pemerintah tetap perlu meningkatkan kapasitas sekolah negeri agar daya tampung bertambah. Namun, pada saat yang sama, penguatan terhadap sekolah swasta tidak boleh terhenti. Keduanya harus diposisikan sebagai mitra dalam membangun ekosistem pendidikan yang saling melengkapi, bukan saling dibandingkan.
Pada akhirnya, setiap anak di Kalimantan Timur berhak mendapat kesempatan belajar yang setara—tanpa memandang di mana mereka duduk di bangku sekolah.
