SAMARINDA — Sebanyak 50 siswa sekolah dasar di Loa Kumbar, kawasan yang secara administratif masuk Kota Samarinda, belum menerima layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) meski namanya telah didaftarkan. Kondisi itu terungkap dalam rapat Komisi IV DPRD Samarinda yang menyoroti keterbatasan layanan pendidikan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyebut pemerataan program perlu dipastikan agar siswa di Loa Kumbar memperoleh hak yang sama dengan pelajar di wilayah lain.
"Anak-anak di Loa Kumbar juga berhak mendapatkan layanan yang sama. Sekitar 50 siswa sudah didaftarkan untuk MBG, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut," kata Sri Puji di Samarinda, Kamis (15/10/2026).
Delapan Guru, Empat Masih Honorer
Sekolah dasar di Loa Kumbar saat ini menampung sekitar 50 siswa dengan dukungan delapan guru dan satu penjaga sekolah. Dari delapan guru tersebut, empat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sedangkan empat lainnya masih honorer.
Status sekolah sebagai filial di bawah SD 005 Sungai Kunjang memunculkan persoalan administrasi tersendiri. Sri Puji menilai keterbatasan jumlah siswa berpotensi memengaruhi pemenuhan persyaratan rombongan belajar dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Ia berharap ada kebijakan yang mempertimbangkan kondisi khusus sekolah di wilayah terpencil, sehingga tunjangan guru tidak tersandera aturan rombongan belajar yang baku.
Jalan Terjal Berbatasan Jurang Hambat Mobilitas Guru
Kendala utama lain datang dari akses jalan penghubung Loa Buah menuju Loa Kumbar. Sebagian jalur sudah dicor, tetapi sebagian lainnya masih berupa jalan tanah yang terjal dan berbatasan dengan jurang.
Kondisi itu menyulitkan mobilitas warga maupun guru yang bertugas di sekolah. Sri Puji mengaku pernah meninjau langsung lokasi tersebut.
"Loa Kumbar ini wilayah Kota Samarinda, tetapi kondisinya terpencil dan terisolir. Kami pernah melihat langsung keberadaan sekolah di sana. Memang sudah ada SD, tetapi masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian," ujarnya.
Belum Ada UKS dan Perpustakaan
Fasilitas pendukung belajar di sekolah tersebut juga belum lengkap. Hingga kini, sekolah belum memiliki Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan perpustakaan.
DPRD juga menerima aspirasi warga mengenai kebutuhan akses pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Selama ini, anak-anak setempat kesulitan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan akses.
Guru PAUD dan TK Tangani 4-7 Anak Berkebutuhan Khusus
Di sisi lain, Sri Puji menyoroti kesejahteraan guru PAUD dan TK yang menangani anak berkebutuhan khusus (ABK). Terdapat kelas dengan empat hingga tujuh ABK, sementara tenaga pendidik dan insentif yang tersedia dinilai belum memadai.
Ia berharap perangkat daerah terkait menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut, mulai dari infrastruktur dan fasilitas sekolah hingga pemenuhan hak guru.
"Pemerataan pendidikan tidak cukup melalui penyediaan bangunan, tetapi juga membutuhkan akses layak, tenaga pendidik memadai, dan dukungan layanan yang sesuai kebutuhan siswa," pungkasnya.
