SAMARINDA — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, Bambang Arwanto, menyebut daya mampu sistem kelistrikan provinsi itu sekitar 1.082,07 megawatt dengan beban puncak 929,66 megawatt. Selisih keduanya menyisakan cadangan daya 152,41 megawatt.
Cadangan itu tidak serta-merta menjamin pasokan stabil. Sejumlah pembangkit milik produsen listrik swasta (IPP) menjalani perawatan rutin secara bergilir, dan kondisi itu memangkas pasokan saat beban tetap tinggi.
Defisit 50-100 Megawatt Saat Pembangkit Dirawat
Saat sejumlah pembangkit menjalani pemeliharaan, defisit daya bisa mencapai 50 hingga 100 megawatt. Kekurangan pasokan inilah yang kemudian memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kaltim.
"Jadi kita punya surplus 152,41 megawatt. Namun, menurut penjelasan PLN, ada beberapa pembangkit IPP yang mengalami perawatan rutin. Perawatannya bergilir, kemudian itu yang mengakibatkan kita mengalami defisit daya," ujar Bambang, Sabtu 3 Oktober 2026.
Perawatan bergilir pembangkit sebenarnya bagian dari prosedur pemeliharaan agar mesin tidak rusak permanen. Persoalannya, jadwal perawatan bersamaan dengan beban puncak membuat ruang cadangan menyusut tajam.
72 Desa dan 58.725 Kepala Keluarga Tanpa Listrik Memadai
Di luar urusan keandalan pembangkit, ESDM Kaltim mencatat sekitar 72 desa yang belum berlistrik. Jumlah kepala keluarga yang belum menikmati layanan listrik secara memadai mencapai 58.725.
Wilayah-wilayah itu tersebar di Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, dan Paser. Sebagian besar merupakan daerah pedalaman dengan akses jalan terbatas dan jarak antarpemukiman yang berjauhan.
Selain desa tanpa listrik, masih ada sekitar 926 kilometer sirkuit jaringan antarwilayah yang belum terlayani PLN. Panjang jaringan yang belum terpasang itu menjadi salah satu penghambat utama pemerataan listrik.
"Persoalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten, termasuk Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, dan Paser. Selain itu, masih terdapat sekitar 926 kilometer sirkuit jaringan antarwilayah yang belum terlayani PLN," ucap Bambang.
Pemprov Kaltim Targetkan Seluruh Desa Terlistrik 2027
Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong pemerintah pusat dan PLN mempercepat pemerataan listrik. Targetnya, seluruh desa di provinsi itu dapat terlayani pada 2027.
Percepatan itu dinilai penting untuk menopang pelayanan dasar seperti puskesmas dan sekolah. Aktivitas ekonomi warga, terutama UMKM di kampung-kampung, juga bergantung pada pasokan listrik yang stabil.
Pemprov Kaltim turut menyoroti program penyediaan akses internet di wilayah pedesaan. Tanpa listrik yang memadai, pemasangan jaringan internet di desa-desa terpencil akan sulit berjalan.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari PLN soal jadwal perawatan pembangkit maupun rencana penambahan jaringan di enam kabupaten tersebut.
