SAMARINDA — Kepala Perum Bulog Kanwil Kaltim dan Kaltara, Musazdin Said, menyatakan persediaan beras tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menopang penyaluran bantuan pangan yang masih berlangsung hingga akhir tahun. Menurut dia, penyaluran bantuan pangan sudah dimulai sejak Juli hingga September 2026 dan akan dilanjutkan sampai Desember sesuai penugasan pemerintah.
“Kalau untuk ketahanan pangan sekarang kurang lebih sekitar 15.000 ton. Ini kita pakai untuk bantuan pangan. Bantuan pangan ini akan berlanjut sampai dengan Desember nantinya,” ujar Musazdin saat membahas ketahanan pangan Kaltim, dikutip Senin 28 September 2026 melalui laman Pemprov Kaltim.
Bantuan Pangan dan Program SPHP Jadi Penopang Ketersediaan
Selain bantuan pangan, Bulog menjaga pasokan dan harga beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program itu diperkuat dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sejumlah wilayah Kaltim untuk menahan gejolak harga dan memastikan beras tetap tersedia di pasar.
Dua program tersebut menyasar dua sisi sekaligus: ketersediaan stok di gudang Bulog dan harga di tingkat konsumen. Warga yang membeli beras lewat GPM mendapat harga di bawah pasaran, sementara pasokan untuk bantuan pangan tetap dialokasikan sesuai jadwal penyaluran.
Pasokan Beras Kaltim Masih Bergantung pada Jawa dan Sulawesi
Di balik jaminan stok hingga akhir tahun, ketahanan pangan Kaltim masih menghadapi persoalan dari sisi produksi dan ketersediaan beras lokal. Sebagian kebutuhan masyarakat dipenuhi dari luar daerah melalui mekanisme pemerataan stok antarkantor Bulog.
“Untuk Kaltim sendiri, ketahanan pangannya memang selama ini kita masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi,” kata Musazdin.
Kondisi itu membuat penguatan produksi beras lokal menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Selama pasokan dari Jawa dan Sulawesi lancar, stok di Kaltim relatif terjaga. Namun ketergantungan pada daerah lain tetap menjadi risiko ketika distribusi antarpulau terganggu.
Apa Dampaknya bagi Warga Kaltim?
Bagi rumah tangga penerima bantuan pangan, kepastian stok 15.000 ton itu berarti penyaluran hingga Desember tidak terputus. Sementara bagi pembeli umum, keberadaan GPM dan SPHP menjadi alternatif untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terkendali di tengah kebutuhan akhir tahun yang biasanya meningkat.
Bulog memastikan ketersediaan beras untuk program bantuan tetap terjaga di tengah kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah pun mendorong penguatan produksi lokal agar ketergantungan pasokan dari Jawa dan Sulawesi bisa ditekan dalam jangka panjang.
