SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan program pendidikan gratis bagi warga setempat, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi jenjang S1, S2, dan S3. Kebijakan ini berlaku untuk sekolah negeri maupun swasta di seluruh wilayah Kaltim, dengan total anggaran mencapai Rp 1,37 triliun.
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), memimpin langsung program ini. Anggaran tersebut disiapkan dari APBD provinsi di tengah tekanan efisiensi belanja pemerintah pusat.
Seragam hingga Tas Disediakan untuk Siswa SMA
Selain membebaskan biaya pendidikan, Pemprov Kaltim menanggung kebutuhan perlengkapan sekolah siswa SMA. Mulai dari baju seragam, sepatu, hingga tas diberikan tanpa biaya ke siswa.
Penerima manfaat mencakup pelajar di sekolah negeri dan swasta. Untuk jenjang perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah berlaku di kampus negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kaltim.
Berapa Besar Anggaran Pendidikan Nasional yang Tersisa?
Program Kaltim berjalan saat anggaran pendidikan nasional menghadapi pemangkasan. Merujuk amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No 20 Tahun 2023, alokasi pendidikan seharusnya mencapai 20 persen dari APBN atau setara Rp 757,8 triliun.
Angka tersebut terkena efisiensi dan sebagian digeser ke program lain. Sisa dana banyak terserap untuk program kedinasan, sehingga alokasi ke sekolah dan perguruan tinggi tidak jelas berapa.
Kebijakan Kaltim menjadi contoh bagi daerah lain. Jika presiden mengamankan Rp 757,8 triliun dana pendidikan khusus untuk biaya di luar kedinasan, menurut penulis, jumlah itu dinilai cukup untuk menggratiskan seluruh jenjang pendidikan.
Target Indonesia Emas 2045 dan Indikatornya
Program kuliah gratis diproyeksikan meningkatkan jumlah sarjana di Indonesia dalam 20 tahun ke depan. Jika lebih dari 50 persen rakyat bergelar sarjana, Indonesia dinilai berpeluang menjadi negara maju pada 2045.
Indikator Indonesia Emas mencakup pendapatan per kapita di atas US$ 10.000 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas 80, setara atau melampaui Malaysia. Partisipasi masyarakat sipil dan kualitas demokrasi juga diprediksi meningkat seiring naiknya tingkat pendidikan pemilih.
Dengan tagline "dari Kaltim Untuk Indonesia", penulis menilai tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat.
