SAMARINDA — Bimbingan Teknis Keuangan Daerah yang dibuka Sekretaris Kabupaten Kutai Barat Erik Victory itu diikuti aparatur dari perangkat daerah yang sehari-hari mengurus administrasi anggaran. Frederick Edwin menitipkan arahannya lewat Erik karena agenda tersebut menyasar langsung kemampuan teknis pengelola keuangan di lapangan.
Menurut Bupati, tantangan pengelolaan keuangan daerah kini makin rumit. Regulasi bergerak cepat, sementara tuntutan tata kelola pemerintahan juga naik. Aparatur dituntut paham aturan administrasi sekaligus mekanisme pertanggungjawaban.
Empat Poin Arahan Bupati untuk Peserta Bimtek
Ada empat hal yang diminta Frederick Edwin menjadi perhatian peserta selama mengikuti kegiatan. Pertama, aparatur perlu memperdalam pemahaman soal perkembangan regulasi terbaru yang mengatur keuangan daerah.
Kedua, ketelitian tata usaha keuangan harus ditingkatkan. Proses administrasi mesti dikerjakan cermat agar risiko salah catat dan dokumen pertanggungjawaban yang kurang bisa ditekan.
Ketiga, prinsip akuntabilitas mesti melekat di seluruh tahapan pengelolaan anggaran. Pemkab Kutai Barat menilai tata kelola yang tertib dan sesuai ketentuan jadi salah satu kunci mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI ke depan.
Keempat, peserta diminta mengikuti kegiatan dengan serius, disiplin, dan aktif berdialog dengan narasumber. Forum itu diharapkan tidak berhenti sebagai ajang penyampaian materi, tetapi juga ruang membedah persoalan teknis yang dihadapi aparatur.
Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Frederick menegaskan pengeluaran pemerintah daerah wajib punya pertanggungjawaban yang jelas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Orientasi pengelolaan keuangan tidak boleh berhenti pada angka penyerapan anggaran.
Efektivitas penggunaan dana dinilai sama pentingnya, terutama untuk menopang pembangunan daerah. Ketersediaan anggaran, kata dia, perlu diimbangi kemampuan aparatur mengelola, memakai, dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran.
Diskusi Teknis Jadi Bekal Perangkat Daerah
Lewat diskusi dan tukar pengalaman, peserta diharapkan mendapat pemahaman lebih dalam sekaligus menemukan solusi atas kendala administrasi maupun pelaksanaan anggaran di masing-masing perangkat daerah. Frederick juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan bimtek tersebut.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia diyakini memperkuat sistem administrasi keuangan pemerintah daerah. Cakupannya meliputi pemahaman regulasi, ketepatan pencatatan, kelengkapan dokumen, hingga transparansi pelaporan penggunaan anggaran.
Pemkab Kutai Barat berharap hasil bimtek diterapkan dalam pelaksanaan tugas tiap perangkat daerah. Tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel diharapkan mendukung efektivitas pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan warga di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
