SAMARINDA — Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, Jarwoko, menyebut tiga lokasi SNT di Kaltim telah ditetapkan. SNT di kawasan IKN sudah beroperasi, sementara dua lokasi lain di Mahakam Ulu dan Babulu masih dalam proses pembangunan.
Anggaran Rp 250 miliar per sekolah mencakup pembangunan fasilitas laboratorium, pusat kegiatan guru, dan berbagai sarana pendukung pembelajaran lainnya. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, sedangkan pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Target 500 Sekolah, Baru 17 SNT Beroperasi
Jarwoko menyatakan target Presiden Prabowo Subianto sebenarnya mencapai 500 sekolah se-Indonesia. Namun realisasi tahun ini masih jauh dari angka tersebut.
"Targetnya Pak Presiden sebenarnya 500 sekolah se-Indonesia. Namun, saat ini jumlahnya masih relatif sedikit. Tahun ini baru sekitar 17 SNT yang sudah beroperasi," ujar Jarwoko.
Kesenjangan antara target dan realisasi itu membuat pemerintah daerah diminta bergerak cepat menyiapkan lahan. Hingga kini, Pemprov Kaltim belum mengajukan lokasi tambahan di luar tiga titik yang sudah ditetapkan.
Non-Asrama, Siswa Dapat Antar Jemput dan Makan Siang
SNT menerapkan sistem nonasrama atau non-boarding. Siswa tetap tinggal bersama keluarga, tetapi mendapat layanan antar jemput serta dukungan konsumsi berupa makanan ringan pada pagi dan sore hari, plus makan siang.
Program ini menyasar siswa dengan kemampuan akademik baik pada jenjang SMP dan SMA. Sistem terintegrasi memungkinkan siswa lanjut dari kelas IX ke kelas X tanpa harus mendaftar ulang.
"Jenjangnya SMP dan SMA, terintegrasi, ya. Jadi, anak tidak perlu daftar ulang ke SMA, tetapi bisa lanjut dari kelas IX ke kelas X, XI, dan XII," terang Jarwoko.
Beda dengan Sekolah Garuda dan Taruna Nusantara
Konsep SNT berbeda dengan Sekolah Garuda dan SMA Taruna Nusantara yang menerapkan sistem asrama serta menerima siswa dari berbagai daerah. SNT lebih menyasar siswa yang tinggal di sekitar lokasi sekolah.
Dengan pola itu, akses pendidikan bermutu diharapkan lebih merata bagi warga di sekitar kawasan pembangunan. Pemerintah pusat memegang kendali pembangunan, sementara pemda menyiapkan lahan agar proyek bisa segera berjalan.
