SAMARINDA — Sejumlah titik di area Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Samarinda dinilai masih memerlukan tambahan pengaman agar tidak membahayakan peserta didik. Temuan ini disoroti langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, saat meninjau lokasi sekolah pada hari pertama MPLS, Jumat (31/7/2026).
Neneng menyebut beberapa area seperti tangga dan lantai dua yang langsung terbuka ke bawah perlu mendapat perhatian khusus. Ia meminta agar pemasangan pengaman dilakukan sesegera mungkin sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung penuh.
“Jadi ada misal contoh kecil di tangga, kemudian ada yang di lantai dua tadi yang langsung ke bawah itu, nah itu perlu pengamanan,” ujarnya dalam kunjungan tersebut.
182 Siswa SMA hingga 188 Siswa SD Sudah Terdaftar
Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat ini menampung ratusan siswa dari tiga jenjang pendidikan. Rinciannya, 182 siswa tingkat SMA, 163 siswa tingkat SMP, dan 188 siswa tingkat SD. Jumlah tersebut merupakan gabungan siswa lama dan siswa baru.
Seluruh siswa akan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara bertahap. Pada tahap awal, mereka menjalani masa adaptasi yang lebih panjang dibandingkan sekolah pada umumnya.
Jika MPLS di sekolah lain biasanya hanya berlangsung beberapa hari, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 memberikan waktu dua pekan. Langkah ini dinilai penting agar para siswa lebih siap mengikuti proses belajar.
Gedung Rampung dalam Lima Bulan, Kini Butuh MoU Pengelolaan Sampah
Di sisi lain, Neneng mengapresiasi pembangunan gedung sekolah yang rampung sesuai target. Fasilitas pendidikan ini berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar lima bulan.
Meski konstruksi utama telah selesai, ia menyoroti persoalan sistem pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Menurutnya, masalah ini tidak bisa ditangani satu pihak saja.
Neneng menilai kerja sama yang lebih terstruktur perlu segera dibangun melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kementerian. Hal ini agar pengelolaan sampah di Sekolah Rakyat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kita berharap pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan kementerian nanti bisa membuat semacam MoU untuk pengelolaan itu semua,” katanya.
