KALIMANTAN TIMUR — Ketegangan mewarnai rapat kerja antara Komisi XIII DPR dan Kementerian HAM. Menteri Natalius Pigai mengaku kecewa karena capaian kementeriannya dianggap tidak pernah diapresiasi oleh anggota dewan. Pernyataan itu disampaikan Pigai setelah dirinya mendapat kritik dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya terkait usulan anggaran yang dinilai terlalu berorientasi pada kebutuhan internal kementerian.
Kritik Willy Aditya soal Anggaran yang Tak Berpihak ke Publik
Willy Aditya mengawali rapat dengan menyoroti postur anggaran yang diajukan Kementerian HAM. Ia menilai skema yang disusun belum menunjukkan dampak langsung bagi para aktivis dan masyarakat pencari keadilan. “Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar,” ujar Willy dalam rapat tersebut.
Politisi NasDem itu menegaskan bahwa Komisi XIII sebenarnya mendukung penuh penambahan anggaran Kementerian HAM. Namun, dukungan itu harus dibarengi dengan skema yang jelas dan terukur. “Kami ini dukung, gak mungkin, kita sama-sama pejuang HAM, tapi skemanya ini tolong dibenahi,” kata dia.
Pigai Membalas: Prestasi Kami Tak Dihargai
Menanggapi masukan tersebut, Pigai justru melontarkan keluhan. Ia merasa Kementerian HAM sudah menunjukkan berbagai prestasi selama masa kerjanya, namun tidak mendapat pengakuan dari DPR. “Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi,” ujar Pigai di hadapan anggota Komisi XIII.
Pernyataan itu langsung direspons oleh Willy Aditya. Dengan nada menenangkan, Willy menyatakan bahwa apresiasi justru sedang diberikan oleh komisi yang dipimpinnya. “Ini kita apresiasi, kakak tenang aja,” jawab Willy.
DPR Minta Trajectory Anggaran Lima Tahun ke Depan
Setelah meredakan ketegangan, Willy kembali meminta Kementerian HAM untuk membenahi usulan anggarannya. Ia mendorong agar kementerian tidak hanya menyusun rencana jangka pendek, tetapi juga memiliki peta jalan atau trajectory minimal lima tahun ke depan.
“Sehingga ketahuan porsi ini, porsi ini, sehingga promoting-nya di mana, pembangunan instrumennya gimana, SDM-nya seperti apa,” jelas Willy. Permintaan ini bertujuan agar arah kebijakan Kementerian HAM lebih terukur dan tidak sekadar fokus pada kebutuhan administrasi internal.
Hingga rapat usai, belum ada keputusan final terkait besaran anggaran Kementerian HAM. Komisi XIII masih menunggu perbaikan skema dari Pigai sebelum melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.
