SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut alokasi APBD murni untuk DP2KB saat ini belum ideal untuk membiayai seluruh agenda strategis. Ia mengungkapkan sebagian besar anggaran daerah justru terserap untuk belanja pegawai dan kegiatan rutin pemerintahan.
“Anggaran yang tersedia banyak terserap untuk gaji, tunjangan, dan kebutuhan rutin lainnya. Karena itu, sejumlah program unggulan DP2KB masih membutuhkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” ujar Puji, Selasa (14/7/2026).
Kondisi Bangunan dan Balai Penyuluhan Jadi Sorotan
Selain persoalan fiskal, Puji juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana DP2KB. Kantor utama dinas tersebut dilaporkan sudah mengalami kerusakan di sejumlah bagian karena faktor usia bangunan.
Ia menambahkan, 10 balai penyuluhan KB yang tersebar di setiap kecamatan menghadapi persoalan serupa. Padahal, fasilitas tersebut menjadi ujung tombak pelayanan program keluarga berencana dan tempat koordinasi bagi petugas di lapangan.
“Bangunan kantor utama sudah lama dan beberapa bagian mengalami kerusakan. Balai penyuluhan KB di kecamatan juga membutuhkan perhatian karena menjadi ujung tombak pelayanan,” tegasnya.
Program Kampung KB Reborn Terancam Terhambat
Puji mendorong Pemkot Samarinda memberikan perhatian lebih terhadap penguatan DP2KB, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung. Menurutnya, program seperti Kampung KB Reborn dan integrasi satu data di setiap kecamatan membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai.
“Program Kampung KB Reborn dan integrasi satu data harus didukung dengan tempat pelayanan yang layak. Jika sekretariat dan fasilitasnya masih bermasalah, tentu akan menghambat pelaksanaan program,” ujar Puji.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan perhatian terhadap DP2KB melalui perencanaan anggaran yang lebih proporsional. Dengan begitu, program pelayanan keluarga berencana dapat berjalan secara berkelanjutan dan target pembangunan kependudukan bisa tercapai maksimal.
