SAMARINDA — Persoalan kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur kembali mencuat. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mendorong pemerintah pusat untuk terus menambah kuota BBM subsidi bagi daerahnya. Meskipun pasokan mulai menunjukkan perbaikan, ketersediaan di sejumlah SPBU dinilai belum sepenuhnya normal.
“Kita masih berusaha agar penambahan kuota BBM di Kaltim bisa terus dilakukan,” ujar Hasanuddin, Kamis (9/7/2026).
Kendaraan Pelat Luar Didorong Mutasi ke Pelat Kaltim
Menurut politikus Partai Golkar itu, penetapan kuota BBM subsidi selama ini didasarkan pada data kendaraan berdasarkan pelat nomor. Banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi dan mengisi BBM di Kaltim disebut turut menguras jatah subsidi yang tersedia.
“Sebenarnya persoalan ini tidak lepas dari banyaknya kendaraan berpelat luar yang ada di Kaltim. Ternyata kuota BBM itu ditentukan oleh pelat mobil,” katanya.
Hasanuddin mendorong pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang sudah lama beroperasi di Kaltim untuk segera melakukan mutasi menjadi pelat nomor Kaltim. Langkah ini dinilai akan membuat perhitungan kebutuhan dan kuota BBM subsidi lebih sesuai dengan jumlah kendaraan yang sebenarnya beroperasi di daerah.
“Maunya kita pelat mobil dari luar Kaltim diubah menjadi pelat Kaltim sehingga tidak mengambil kuota daerah lain. Seharusnya yang mendapatkan kuota BBM itu kendaraan berpelat Kaltim, tetapi aturannya memang belum ada dan saat ini masih dalam proses pembahasan,” jelasnya.
Regulasi Baru Diharapkan Tekan Antrean di SPBU
Hasanuddin berharap regulasi terkait kendaraan berpelat luar daerah dan distribusi kuota BBM subsidi segera dirampungkan. Dengan aturan yang jelas, penyaluran BBM subsidi di Kaltim diharapkan lebih tepat sasaran.
Jika regulasi ini terwujud, persoalan stok yang cepat habis dan antrean panjang kendaraan di SPBU diyakini bisa ditekan secara signifikan. DPRD Kaltim berkomitmen mengawal proses pembahasan aturan tersebut bersama pemerintah daerah.
