SANGATTA — Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman telah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim di Sangatta, Senin (27/7) kemarin. Dalam paparannya, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,1 triliun dengan komponen terbesar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai Rp5,62 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp433,8 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp39,37 juta. Di sisi belanja, Pemkab Kutim merencanakan anggaran sebesar Rp6,07 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp3,59 triliun, belanja modal Rp1,77 triliun, belanja tidak terduga Rp30 miliar, dan belanja transfer Rp780,47 miliar.
Enam Prioritas Pembangunan Kutim 2027
Bupati Ardiansyah menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Kutim 2027 adalah 'Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Infrastruktur yang Merata dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera'. Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam enam prioritas utama yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan belanja dan plafon anggaran sementara.
- Infrastruktur dan konektivitas wilayah — menjadi fondasi utama untuk membuka akses ekonomi dan mobilitas warga.
- Transformasi ekonomi berkelanjutan — mendorong sektor-sektor produktif di luar tambang.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia — melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah — agar birokrasi lebih efisien dan transparan.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup — mengelola dampak ekstraktif dan menjaga ekosistem.
- Penguatan ketahanan pangan — memastikan ketersediaan pangan lokal bagi masyarakat.
Surplus Anggaran dan Alokasi Penyertaan Modal
Dari proyeksi APBD 2027, terdapat surplus sebesar Rp25 miliar setelah pendapatan dikurangi belanja. Surplus ini tidak dibiarkan menganggur. Pemkab Kutim mengalokasikannya untuk pengeluaran pembiayaan daerah, termasuk penyertaan modal sebesar Rp15 miliar ke Perumda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kutim dan Rp10 miliar ke Bank Kaltimtara.
"Ini berarti masih surplus Rp25 miliar. Surplus ini kemudian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga Pemkab Kutim merencanakan penyertaan modal Rp15 miliar Perumda BPR Kutim dan Rp10 miliar untuk Bank Kaltimtara," ujar Ardiansyah di Sangatta, Selasa.
Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat permodalan bank daerah agar bisa lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor UMKM dan usaha lokal. Dengan begitu, transformasi ekonomi yang direncanakan tidak hanya bergantung pada belanja infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sektor keuangan daerah.
Mengapa Fokus pada Transformasi Ekonomi?
Kabupaten Kutai Timur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Timur. Namun, fluktuasi harga komoditas dan tekanan transisi energi global mendorong pemerintah daerah untuk mulai mendiversifikasi ekonomi. Bupati Ardiansyah menekankan bahwa penyusunan kebijakan anggaran 2027 telah diselaraskan dengan dinamika pembangunan, potensi daerah, serta berbagai tantangan yang dihadapi Kutim ke depan.
Dengan alokasi belanja modal yang mencapai Rp1,77 triliun, Pemkab Kutim berharap pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi bisa mempercepat konektivitas antar kecamatan. Hal ini diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang selama ini belum optimal tergarap.
