SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan seluruh perguruan tinggi untuk memperkuat koordinasi agar program Gratispol tidak menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa. Desakan ini muncul setelah adanya laporan penagihan UKT kepada mahasiswa baru di salah satu kampus di Samarinda.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa persoalan yang muncul bukanlah kegagalan program Gratispol, melainkan akibat koordinasi yang belum rapi antara pemerintah daerah dan pihak kampus.
Masalah Koordinasi, Bukan Program
"Masalahnya saya kira hanya soal koordinasi. Kalau masih ada yang belum jelas, Pemprov dan kampus harus segera berkoordinasi agar cepat ditemukan solusinya," ujar Sarkowi, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, komunikasi yang baik akan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, terutama mengenai jadwal penyaluran dana bantuan. Dengan adanya kepastian tersebut, kampus dapat menyesuaikan tenggat pembayaran UKT bagi mahasiswa hingga dana bantuan diterima.
Kampus Diminta Tak Kirim Perwakilan Tanpa Kewenangan
"Kalau Pemprov bisa menjelaskan dana akan ditransfer pada bulan tertentu, lalu kampus memberikan toleransi sampai waktu itu, saya kira tidak ada persoalan. Yang penting ada kesepakatan bersama," katanya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti belum optimalnya komunikasi karena beberapa kampus kerap mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan saat rapat koordinasi. Hal ini membuat pembahasan tidak berjalan maksimal.
"Jangan hanya mengirim perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan. Kampus juga harus proaktif agar tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan program Gratispol," tegas Sarkowi.
Setiap Kampus Punya Kondisi Keuangan Berbeda
Sarkowi mengingatkan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kondisi keuangan dan arus kas yang berbeda. Karena itu, mekanisme pencairan bantuan tidak bisa disamaratakan dan perlu disesuaikan melalui kesepakatan antara pemerintah dengan masing-masing kampus.
"Koordinasi harus diintensifkan supaya program berjalan, kampus tidak terganggu dari sisi cash flow, dan pemerintah juga lebih tertata dalam pelaksanaan keuangannya," ucapnya.
DPRD berharap dengan koordinasi yang lebih intensif, program Gratispol dapat berjalan lancar tanpa membebani mahasiswa maupun mengganggu stabilitas keuangan perguruan tinggi.
