SAMARINDA — Tunggakan utang proyek Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda tahun 2025 tercatat membengkak menjadi Rp8,4 miliar setelah melalui proses audit. Angka tersebut naik dari estimasi awal yang hanya Rp7,4 miliar.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa meskipun capaian fisik program kerja DLH 2025 hampir 100 persen, persoalan sisa pembayaran masih menjadi catatan serius. “Catatan kami tadi, ada utang kegiatan yang belum terselesaikan. Secara total, rekap utang di DLH Samarinda itu mencapai sekitar Rp8,4 miliar lebih yang masih menjadi tunggakan,” kata Deni dalam rapat, Rabu (8/7/2026).
Penyebab Pembengkakan Utang DLH Samarinda
Sekretaris DLH Samarinda, Dian Ruhendra, menjelaskan bahwa total utang tahun 2025 sebenarnya mencapai Rp11,4 miliar. Dari jumlah itu, Rp3,9 miliar sudah dibayarkan, sehingga sisa yang seharusnya dibayar adalah Rp7,4 miliar.
Namun, angka itu berubah setelah ada peninjauan ulang dari inspektorat di masa transisi tahun anggaran. “Namun ternyata kemarin waktu diakhir 2025 ada review dari inspektorat bahwa ada terhutang Rp960 juta terhadap sisa pekerjaan tempat pemerosesan akhir (TPA), sehingga total utang yang belum terbayar sekitar Rp8,4 miliar,” pungkas Dian.
Rincian Tunggakan Proyek Lingkungan
Berdasarkan data yang disampaikan dalam RDP, sejumlah pos anggaran yang masih menunggak antara lain:
- Belanja pemeliharaan bangunan gedung, tempat kerja, dan fasilitas umum: Rp2,2 miliar
- Belanja jasa tenaga administrasi: Rp1,4 miliar
- Belanja modal bangunan fasilitas umum: Rp38 juta
- Belanja jasa konstruksi dan konsultansi lingkungan: Rp45 juta
- Belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur: Rp99,8 juta
- Belanja peralatan dan mesin alat angkutan darat tak bermotor: Rp598 juta
Serapan Anggaran 2026 Masih Tertinggal
Selain persoalan utang tahun lalu, Komisi III juga menyoroti realisasi anggaran DLH tahun berjalan. Pagu anggaran DLH Samarinda 2026 mencapai Rp113 miliar, namun realisasi fisik dan keuangan baru mencapai 38 persen. Target triwulan II seharusnya sudah berada di angka 40 persen.
DPRD meminta DLH mempercepat kinerja untuk mengejar ketertinggalan dua persen tersebut. Pemkot Samarinda sendiri menargetkan seluruh pembayaran utang tahun 2025 dapat diselesaikan sepenuhnya di tahun anggaran 2026 ini.
