UJOH BILANG — Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tahun ini diisi dengan pesan politik anggaran yang tegas. Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, secara lugas mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kebijakan fiskal daerah, bukan sekadar menjadi tema pidato.
APBD Harus Bermanfaat Langsung untuk Warga
Devung menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD Mahulu harus diarahkan untuk program yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Menurutnya, semangat gotong royong dan keadilan sosial dalam Pancasila menjadi tolok ukur utama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
"Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Implementasinya harus nyata, salah satunya melalui APBD yang berpihak kepada rakyat," ujar Devung dalam keterangannya.
Evaluasi Program dan Serapan Anggaran
Pesan dari pimpinan DPRD ini menjadi relevan mengingat Mahulu merupakan daerah yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses infrastruktur dan pelayanan publik. Devung mendorong eksekutif untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang didanai APBD.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal ketat proses penganggaran agar tidak ada pos belanja yang tidak produktif. Prioritas, kata dia, harus diberikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat di kampung-kampung.
Pancasila sebagai Pedoman Kerja Pemerintah Daerah
Lebih jauh, Devung mengingatkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila itu, lanjutnya, harus menjadi pedoman bagi setiap aparatur sipil negara (ASN) dalam bekerja dan melayani publik.
"Kalau aparaturnya bekerja dengan jujur dan adil, maka APBD akan tepat sasaran. Inilah bentuk pengamalan Pancasila yang paling konkret di tingkat daerah," tutupnya.
