SAMARINDA – Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) resmi turun tangan menyelidiki dugaan kelalaian pelayanan medis yang menyebabkan meninggalnya seorang bayi berusia 6 bulan di Puskesmas Batuah. Langkah ini diambil menyusul keluhan pihak keluarga terkait fasilitas oksigen dan ketiadaan sopir ambulans saat kondisi darurat.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa pihaknya telah memanggil pihak puskesmas dan rumah sakit swasta yang sebelumnya menangani pasien untuk proses audit medis.
Kronologi Medis: Saturasi Oksigen di Bawah 70 Persen
Berdasarkan penelusuran awal, pasien bayi tersebut diduga kuat mengidap pneumonia atau infeksi saluran pernapasan akut yang bersifat fatal jika terlambat ditangani. Sebelum dibawa ke Puskesmas Batuah, pasien sempat diperiksa di RS swasta namun dibawa pulang oleh keluarga.
Data Kondisi Pasien Saat Tiba di Puskesmas:
| Indikator | Detail Kondisi |
|---|---|
| Dugaan Penyakit | Pneumonia (Infeksi Paru Berat) |
| Saturasi Oksigen | Anjlok di bawah 70% (Sangat Kritis) |
| Tindakan Medis | Upaya Stabilisasi & Rujukan Langsung ke RSUD |
| Status Akhir | Meninggal dunia di RS Rujukan |
Sorotan Keluarga: Masalah Oksigen dan Sopir Ambulans
Meski Dinkes mengklaim UGD Puskesmas Batuah beroperasi 24 jam dengan pasokan oksigen yang cukup, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya, Titus Tibayan Pakalla, memberikan keterangan berbeda.
Keluarga menyoroti dua poin utama yang dianggap sebagai layanan buruk:
Tabung Oksigen: Diduga tidak berfungsi optimal saat dibutuhkan dalam kondisi kritis.
Manajemen Ambulans: Ketiadaan sopir siaga yang mengakibatkan keterlambatan proses rujukan ke rumah sakit yang lebih besar.
Pihak keluarga kini tengah mempertimbangkan langkah hukum berupa gugatan perdata maupun laporan mal-administrasi kepada pihak terkait.
Evaluasi dan Langkah Pencegahan
Jaya Mualimin menekankan pentingnya edukasi bagi orang tua untuk tidak meremehkan gejala gangguan pernapasan pada balita. Dinkes Kaltim juga berencana memperluas cakupan vaksinasi pneumonia guna mencegah kasus serupa di masa depan.
"Kami mengundang semua pihak untuk mencari tahu secara pasti detail perawatannya. Sebagai langkah antisipasi, penguatan pengawasan standar pelayanan puskesmas dan pemerataan vaksinasi pneumonia akan menjadi prioritas kami," tegas Jaya, Senin (23/2/2026).
