KALIMANTAN TIMUR — Langkah jemput bola ke pemerintah pusat di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah membuahkan hasil konkret. Pemerintah Kabupaten Puncak berhasil mengamankan komitmen pendanaan untuk sektor perumahan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kuota 500 Unit Rumah Layak Huni Tahun Ini
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Buhari Sirait, memastikan Kabupaten Puncak menjadi prioritas pembangunan 2026. Ia meminta pemkab segera melengkapi dokumen administrasi agar eksekusi program bisa berjalan tahun ini juga.
"Kami berharap dokumen untuk program bedah rumah ini segera diserahkan seluruhnya oleh Pemkab Puncak, sehingga kuota 500 unit rumah tersebut bisa langsung dieksekusi tahun ini," ujar Buhari dalam pertemuan tersebut.
Daerah Sangat Tertinggal Jadi Prioritas Mendes PDT
Bupati Elvis Tabuni menjelaskan, Kabupaten Puncak masih menyandang status daerah sangat tertinggal dan masuk dalam daftar 30 prioritas nasional. Ia mendorong percepatan di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga telekomunikasi.
"Kabupaten Puncak merupakan daerah baru yang masih sangat tertinggal. Kami menemui pemerintah pusat agar mereka bisa membantu mempercepat sejumlah program strategis daerah," kata Elvis.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) H. Yandri Susanto menegaskan komitmennya. "Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak. Tahap demi tahap kita akan majukan daerah ini. Karena Kabupaten Puncak masuk dalam 30 daerah sangat tertinggal, wilayah ini akan menjadi prioritas kami tahun ini juga," tegas Yandri.
APBD Terbatas, Kolaborasi Pusat Jadi Andalan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak, Thomas Tabuni, mengapresiasi langkah bupati yang tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kondisi geografis Puncak yang hanya bisa diakses melalui transportasi udara membuat biaya pembangunan jauh lebih mahal.
"Kabupaten Puncak masih berstatus daerah tertinggal. Kami sangat membutuhkan percepatan akses infrastruktur dasar seperti listrik, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, air bersih, serta pemulihan ekonomi," tutur Thomas.
Ia menambahkan, DPRK mendukung penuh diplomasi anggaran yang dilakukan eksekutif. "Langkah Bupati ini sangat kami dukung, agar pemerintah pusat terus memberikan perhatian dan afirmasi nyata bagi kemajuan Kabupaten Puncak," pungkasnya.
Jadwal Audiensi Lanjutan ke Kemenhub
Setelah mengamankan komitmen dari Kementerian PKP dan Kemendes PDT, rombongan Pemkab Puncak dijadwalkan melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Audiensi tersebut akan membahas penguatan akses transportasi, kebutuhan utama bagi wilayah pegunungan Papua yang hanya bergantung pada jalur udara.
