Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menetapkan empat prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026. Keempat prioritas tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) khususnya di bidang perlindungan sosial.
Menurut Sri Wahyuni, keempat prioritas tersebut sudah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diterjemahkan ke dalam 21 program prioritas. Ia menjelaskan bahwa berbagai usulan yang masuk dari kabupaten/kota melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan RKPD.
Usulan-usulan dari daerah tersebut akan memperkaya RKPD, sepanjang itu menjadi kewenangan provinsi dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Namun, tidak semua usulan dapat diakomodasi karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan fokus program pemerintah provinsi. Sri Wahyuni mengakui bahwa jumlah usulan dari daerah cukup banyak, tetapi pemerintah provinsi harus selektif dalam memilih usulan yang sesuai dengan prioritas dan kewenangan.
Terkait bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota, Sri Wahyuni menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan final. Pemerintah masih membuka ruang untuk pembahasan lebih lanjut, terutama terkait mekanisme dan kemampuan keuangan daerah. Ia juga menanggapi isu penghapusan bantuan keuangan yang sempat mencuat, menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pertimbangan.
Sri Wahyuni juga menyinggung proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, Silpa tetap diperlukan sebagai cadangan untuk mendukung operasional layanan publik, terutama rumah sakit. Alokasi Silpa akan difokuskan pada kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis, sementara belanja lain diupayakan tetap efisien.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menjelaskan bahwa usulan bantuan keuangan dari kepala daerah akan melalui proses seleksi ketat. Hal ini mengingat bahwa pemerintah provinsi harus memastikan bahwa bantuan keuangan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan bahwa prioritas pembangunan daerah dapat tercapai dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.
Sumber: dirangkum dari berbagai sumber.
