SAMARINDA – Seruan efisiensi anggaran yang didengungkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai kontradiktif dengan realitas belanja daerah. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, melayangkan kritik tajam terkait rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar dan alokasi dana influencer sebesar Rp1,7 miliar.
Kritik ini mencuat seiring dengan merosotnya postur APBD Kaltim 2026 yang turun drastis akibat anjloknya dana bagi hasil (DBH).
Analisis Krisis Fiskal Kaltim 2026
Penurunan pendapatan daerah memaksa pemerintah untuk melakukan pengetatan ikat pinggang. Namun, alokasi untuk fasilitas pejabat dinilai justru menunjukkan budaya konsumtif.
| Indikator Keuangan | Tahun 2025 | Tahun 2026 (Proyeksi) | Selisih/Penurunan |
|---|---|---|---|
| Total APBD | Rp21 Triliun | Rp15 Triliun | - Rp6 Triliun |
| Pendapatan Transfer DBH | Rp9,9 Triliun | Rp3,13 Triliun | - Rp6,77 Triliun |
| Belanja Operasi | Rp9,5 Triliun | Rp8,1 Triliun | Relatif Stabil |
Daftar Kebijakan yang Dinilai "Blunder"
Purwadi mencatat setidaknya ada empat poin kebijakan di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wagub Seno Aji yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas di tengah pengetatan fiskal:
Mobil Dinas Mewah: Alokasi Rp8,5 miliar untuk unit baru gubernur dari total anggaran peremajaan kendaraan senilai Rp11 miliar.
Anggaran Influencer: Dana Rp1,7 miliar untuk promosi pariwisata di media sosial yang dinilai bukan prioritas mendesak.
Proyek Videotron: Rencana pengadaan layar digital raksasa senilai puluhan miliar rupiah.
TPP Fantastis: Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), yang mencapai Rp99 juta per bulan.
Skala Prioritas: Infrastruktur vs Gaya Hidup
Menurut Purwadi, anggaran daerah seharusnya dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan provinsi yang banyak mengalami kerusakan. Ia menegaskan bahwa pengadaan mobil mewah di saat kondisi keuangan daerah "sedang kuning" adalah langkah yang tidak sensitif terhadap simpati publik.
“Kalau pakai uang pribadi, silakan beli mobil Rp100 miliar. Tapi ini uang rakyat, jangan digunakan untuk berfoya-foya di tengah APBD yang sedang turun signifikan,” tegas Purwadi, Sabtu (21/2/2026).
Konsistensi Kebijakan Dipertanyakan
Kritik juga menyasar agenda kunjungan kerja ke pedalaman Mahakam Ulu. Meskipun berangkat melalui jalur darat untuk meninjau jalan, rombongan gubernur disebut kembali menggunakan kapal cepat dan pesawat, yang dianggap membebani operasional secara tidak efisien.
Dosen ekonomi ini berharap Pemprov Kaltim segera melakukan pembatalan terhadap pengadaan yang tidak mendesak guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlangsungan pembangunan infrastruktur dasar.
