SENDAWAR — Kepolisian Resor Kutai Barat menegaskan posisinya sebagai pengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Komitmen itu disampaikan setelah edukasi dan sosialisasi Perpres PKH digelar bersama Satgas PKH di Ruang Serbaguna Lantai II Gedung SPKT Polres Kubar.
Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari menyebut kepolisian masuk dalam agenda strategis nasional ini untuk memastikan setiap tahapan penertiban berjalan tertib. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prioritas yang dijaga selama proses berlangsung.
Siapa Saja yang Duduk dalam Sosialisasi
Forum edukasi itu mempertemukan unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, instansi kehutanan, perusahaan pertambangan, serta petinggi kampung dan perwakilan warga lingkar tambang. Pelibatan semua pihak dinilai sebagai kunci mencegah kesalahpahaman di lapangan.
Subari menempatkan dialog sebagai jalan tengah antara kepentingan usaha dan pelestarian hutan. Menurutnya, aturan main yang dipahami bersama membuat penegakan hukum tidak perlu berhadapan dengan resistensi warga.
"Sosialisasi ini adalah ruang dialog agar seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha maupun masyarakat, memahami aturan main yang tertuang dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Jika pemahamannya sudah sama, maka penegakan hukum dan upaya pelestarian hutan bisa berjalan beriringan secara transparan dan tertib," kata Subari di Kutai Barat, Rabu (18/11/2026).
Tiga Sasaran Penertiban yang Diatur Perpres
Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dibentuk untuk membenahi tata kelola kawasan hutan, terutama aktivitas perkebunan dan pertambangan yang menyimpang dari ketentuan. Penertiban menyasar pihak yang beraktivitas tanpa izin, pemegang izin yang mengabaikan persyaratan, hingga perizinan yang diperoleh secara melawan hukum.
Mekanisme tindakan yang tersedia mencakup penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara, dan pemulihan ekosistem aset hutan. Tiga instrumen itu memberi Satgas PKH ruang bertindak berlapis, dari sanksi ringan hingga pengambilalihan lahan.
Mengapa Pendekatan Humanis Dipilih
Kubar menyimpan konsentrasi tambang dan perkebunan yang berbatasan langsung dengan permukiman kampung. Penertiban yang kaku berisiko memicu gesekan antara petugas, pelaku usaha, dan warga yang menggantungkan hidup dari lahan sekitar hutan.
Subari menempatkan pendekatan humanis sebagai cara menjaga kepercayaan publik terhadap proses penertiban. Koordinasi lintas instansi disebutnya sebagai perekat agar tidak ada instansi yang bergerak sendiri-sendiri.
"Polres Kutai Barat berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH di wilayah ini. Fokus utama kami adalah menjaga stabilitas kamtibmas tetap kondusif, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan yang terpenting, selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap langkah di lapangan," tegas Subari.
Bagi warga lingkar tambang, sosialisasi ini menjadi saluran informasi resmi soal batas aktivitas yang dibolehkan. Bagi perusahaan, forum yang sama berfungsi sebagai peringatan dini sebelum sanksi administratif dijatuhkan.
Polres Kutai Barat belum merinci jadwal penertiban berikutnya maupun lokasi yang bakal disasar. Kepolisian memastikan pengawasan tahapan lanjutan tetap dilakukan bersama Satgas PKH dan instansi terkait.