JAKARTA — Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dimulai secara masif sejak 2022 menghadapi sejumlah kendala struktural mendasar. Tantangan paling signifikan muncul dalam upaya menarik komitmen investasi swasta murni, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat dominan untuk menutup kebutuhan anggaran yang masif. Kondisi ini timbul akibat perencanaan yang terburu-buru, di mana kerangka regulasi dan keputusan politik ditetapkan dalam tempo sangat cepat.
Perencanaan tersebut dinilai tidak melalui studi kelayakan komprehensif terkait rantai pasok material, kepastian status lahan, serta mitigasi dampak sosio-ekologis jangka panjang. Tingginya risiko politik dan ketidakpastian pengembalian modal membuat investor swasta bersikap menunggu.
Mengapa Manfaat Ekonomi IKN Belum Merata bagi Warga
Manfaat ekonomi IKN hingga kini belum dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Porsi besar APBN yang diserahkan ke IKN menimbulkan biaya peluang nyata bagi sektor pelayanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan nasional.
Gejala proyek mulai direduksi skalanya perlahan muncul tatkala realitas fiskal menghimpit. Prioritas anggaran mulai dipertanyakan kembali di hadapan kebutuhan sosial mendesak lainnya.
Dalam konteks inilah narasi mengenai IKN sebagai megaproyek warisan era Presiden Joko Widodo menemukan relevansinya. Di tengah dinamika transisi politik nasional, IKN menghadapi diskursus kritis: menjadi pusat pertumbuhan masa depan atau proyek mercusuar yang terlupakan karena terbebani persoalan struktural pelik.
Kerangka Tata Kelola yang Diabaikan dalam Megaproyek
Persoalan kemangkrakan, pembengkakan biaya, dan rendahnya tingkat kemanfaatan Proyek Strategis Nasional seperti IKN dapat dianalisis menggunakan kerangka teori tata kelola publik dan ekonomi kelembagaan baru. Dalam literatur tata kelola modern, Elinor Ostrom menekankan bahwa pengelolaan sumber daya dan aset bersama memerlukan aturan main, pengawasan, kelembagaan yang kuat, serta kepercayaan publik.
Negara dan pasar bukanlah satu-satunya mekanisme tunggal untuk mencapai keteraturan yang efektif. Ketika megaproyek infrastruktur hanya dipandang sebagai komoditas fisik semata tanpa diimbangi penguatan kelembagaan pengelola di tingkat tapak, kegagalan operasional menjadi keniscayaan.
Teori Urban Metabolism dan manajemen siklus proyek menunjukkan bahwa infrastruktur perkotaan dan regional harus dipandang sebagai sistem ekologis dan sosial yang terintegrasi secara holistik. Kegagalan PSN di Indonesia banyak bermuara pada lemahnya perencanaan berbasis tata ruang serta terabaikannya prinsip Value for Money.
Bias Belanja Modal dan Rapuhnya Koordinasi Antarlembaga
Pemerintah kerap terjebak pada bias pembangunan fisik yang berorientasi pada pencapaian serapan anggaran belanja modal awal. Alokasi untuk biaya operasional dan pemeliharaan diabaikan begitu saja.
Pendekatan sektoral yang parsial memperlihatkan rapuhnya koordinasi antarlembaga. Kementerian teknis membangun infrastruktur utama tanpa sinkronisasi dengan kesiapan jaringan sekunder atau kesiapan sumber daya manusia lokal.
Tanpa pilar akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang memadai, infrastruktur yang dibangun gagal bertransformasi menjadi layanan yang benar-benar dirasakan warga. Evaluasi tata kelola menjadi prasyarat sebelum proyek dilanjutkan pada tahap berikutnya.