SAMARINDA — Kepala BPS Kaltim Mas'ud Rifai memaparkan kondisi ekonomi daerah yang jadi dasar penghitungan UMP 2027 dalam keterangan di Samarinda. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari akumulasi PDRB triwulan IV 2025 hingga triwulan III 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka inflasi yang dipakai bukan inflasi Oktober 2026, melainkan inflasi tahunan September 2026 terhadap September 2025 sebesar 3,98 persen.
Rumus penghitungan mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025. Mas'ud menyebut komponennya terdiri dari upah minimum tahun berjalan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa.
"Upah minimum tahun depan itu sama dengan upah minimum tahun ini ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikali alfa," jelas Mas'ud.
Pertambangan Dominan tapi Hampir Tidak Tumbuh
Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 34,27 persen terhadap perekonomian Kaltim. Kontribusi sebesar itu tidak diikuti pertumbuhan yang tinggi. Dalam periode penghitungan UMP, sektor tersebut hanya tumbuh 0,08 persen dengan sumbangan pertumbuhan 0,03 poin persentase.
Industri pengolahan menempati posisi kedua dengan kontribusi 19,94 persen. Sektor ini tumbuh 5,71 persen dan menyumbang 1,10 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi.
Selisih itu menunjukkan pertumbuhan Kaltim tidak lagi bertumpu pada tambang. Pengolahan justru memberi dorongan lebih besar meski porsinya lebih kecil.
Alfa Ditentukan Lewat Tripartit, BPS Hanya Pasok Data
Dalam mekanisme penetapan UMP, BPS berperan menyediakan data statistik. Penentuan faktor alfa menjadi bagian pembahasan tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Mas'ud menegaskan penghitungan memakai indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan periode tertentu. Dua variabel itu sudah final di meja BPS, sementara alfa masih ruang negosiasi.
Bagi pekerja, besaran kenaikan upah 2027 bergantung pada hasil tripartit. Bagi pengusaha, angka pertumbuhan 3,70 persen jadi rujukan kapasitas daerah.
PDRB Rp 963,45 Triliun Jadi Basis Hitung
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kaltim mencapai Rp 963,45 triliun dalam periode penghitungan. Angka ini jadi basis pertumbuhan yang dipakai dalam formula upah.
Struktur ekonomi yang masih bergantung pada sejumlah sektor utama membuat laju pertumbuhan tidak merata. Pertambangan yang jadi penopang terbesar nyaris stagnan, sementara pengolahan melaju di atas rata-rata daerah.
Pembahasan tripartit akan menentukan alfa sebelum UMP 2027 ditetapkan. BPS tidak masuk ke ranah penetapan besaran upah.