Pencarian

DPRD Kukar Minta Kurator dan Warga Eks Kalpataru Koordinasi, Sengketa Lahan 721 Hektare Belum Selesai

Jumat, 20 November 2026 • 11:02:01 WIB
DPRD Kukar Minta Kurator dan Warga Eks Kalpataru Koordinasi, Sengketa Lahan 721 Hektare Belum Selesai
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani memimpin rapat koordinasi terkait sengketa lahan 721 hektare di Benua Puhun.

TENGGARONG — Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani memimpin langsung rapat yang mempertemukan perwakilan masyarakat, kepala desa, tim kurator, pihak perusahaan, dan kuasa hukum perbankan. Agenda utamanya mencari titik temu antara kepentingan warga dan proses pemberesan aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

Rapat berlangsung alot. Masyarakat meminta pemerintah mencabut HGU agar tanah yang mereka klaim bisa dimanfaatkan kembali. Kurator bersikukuh pengelolaan aset harus mengikuti proses kepailitan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Warga Benua Puhun Klaim Lahan Terdampak Sejak 2011

Kepala Desa Benua Puhun Ardinansyah menyampaikan keberatan warga. Persoalan lahan di wilayahnya disebut telah berlangsung sejak 2011–2012.

Masyarakat mengklaim sekitar 721 hektare lahan terdampak persoalan perkebunan tanpa penyelesaian ganti rugi. Ardinansyah berharap lahan itu kembali ke tangan warga bila HGU dicabut.

"Harapannya kami, kalau HGU-nya dicabut, itu kembali kepada masyarakat," ujarnya saat mengikuti rapat.

Kurator: HGU Bagian dari Aset Pailit dan Jaminan Bank

Tim kurator PT Mahakam Sawit Plantation (MSP), Mahadi Siregar, menjelaskan pihaknya menjalankan tugas pemberesan harta pailit berdasarkan kewenangan dan penetapan pengadilan. MSP merupakan bagian kelompok usaha Kalpataru yang dinyatakan pailit lewat putusan Pengadilan Niaga pada PN Surabaya Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Sby pada 8 Juni 2026.

Mahadi menerangkan HGU termasuk aset yang berkaitan dengan proses kepailitan dan disebut sebagai jaminan kepada pihak perbankan. Pengelolaan lahan karena itu tidak bisa dilepaskan dari pemberesan aset serta penyelesaian kewajiban perusahaan kepada kreditur.

Aktivitas pemanenan yang masih berjalan, kata dia, merupakan bagian dari skema going concern berdasarkan penetapan pengadilan. Hasil pemanenan dimasukkan ke rekening yang telah ditetapkan pengadilan.

Mahadi menegaskan tim kurator tidak memiliki kewenangan bertindak di luar ketentuan hukum. Ia juga membantah tudingan adanya kerja sama antara kurator dan organisasi masyarakat tertentu.

"Kurator sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan ormas," tegasnya.

DPRD Minta Data Lengkap dan Pelibatan Pemerintah Desa

Ahmad Yani meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dengan melibatkan pemerintah desa serta kecamatan. Ia mengingatkan kurator agar tidak melakukan aktivitas di lapangan tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Jangan melakukan aksi tanpa ada kesepakatan dengan pemerintah setempat," kata Ahmad Yani.

DPRD Kukar juga meminta Dinas Perkebunan dan Peternakan menyiapkan data lengkap perusahaan yang tergabung dalam Kalpataru Group. Data itu mencakup identitas perusahaan, peta kawasan, delimitasi atau penegasan batas HGU, serta status hukum masing-masing lahan.

Kelengkapan data diperlukan untuk mengidentifikasi kawasan yang masuk dalam HGU perusahaan, bidang tanah yang diklaim masyarakat, serta lokasi yang masih bermasalah penguasaan dan pemanfaatannya.

Pencabutan HGU Perlu Diusulkan, tapi Tak Serta-Merta Berakhir

Ahmad Yani menyoroti pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan yang perlu disampaikan resmi kepada kurator dan pengadilan. Informasi itu penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses hukum dan penentuan keberlanjutan aktivitas perkebunan.

Menurutnya, pencabutan HGU perlu diusulkan menyusul tidak berlakunya izin usaha perkebunan perusahaan. Namun status HGU tidak serta-merta dinyatakan berakhir karena masih berkaitan dengan proses hukum dan pemberesan aset.

Rapat belum menghasilkan kesepakatan soal pencabutan HGU maupun pengembalian lahan kepada masyarakat. DPRD mendorong setiap pihak menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai kewenangannya.

Ahmad Yani berharap proses penyelesaian tidak berlarut dan kepentingan masyarakat tetap mendapat perhatian tanpa mengabaikan kewajiban hukum dalam pemberesan aset perusahaan.

"Kepentingan masyarakat bisa berjalan, kemudian kepentingan kurator juga bisa ketemu di sana," tutupnya.

Follow kaltimnow.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: beritaalternatif.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks