BALIKPAPAN — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Balikpapan Elyzabeth L. Toruan menyebut bantuan keuangan partai politik bersumber dari APBD tidak hanya ditujukan menjaga keberlangsungan organisasi. Pemerintah daerah mengingatkan agar dana miliaran rupiah itu benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman politik, baik di lingkungan internal partai maupun masyarakat luas.
Nilai bantuan dihitung dari jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai pada Pemilihan Legislatif 2024. Pemerintah menetapkan Rp 14.000 per suara sah, sehingga dari total 349.978 suara sah, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 4.899.692.000.
Besar Bantuan Tiap Partai Berbeda, Mengacu Perolehan Suara Pileg 2024
Elyzabeth menjelaskan besaran yang diterima setiap partai tidak sama. Perhitungannya menyesuaikan jumlah suara yang diraih pada pemilu legislatif.
"Besarannya berbeda-beda, menyesuaikan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai pada pemilu legislatif," ungkapnya, Selasa (10/11/2026).
Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Untuk tahap kedua tahun anggaran 2026, alokasi yang disiapkan sekitar Rp 2,48 miliar. Proses penyerahan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima bersama perwakilan partai politik.
Dana Harus Jadi Bimtek dan Pendidikan Politik, Bukan Habis di Administrasi
Menurut Elyzabeth, ada kewajiban bagi setiap partai untuk mengalokasikan bantuan bagi kegiatan pendidikan dan pembinaan politik. Sasaran kegiatannya bisa anggota partai maupun masyarakat umum.
"Penggunaannya untuk pembinaan politik. Jadi, bisa kepada anggota partai politik maupun masyarakat," kata Elyzabeth.
Bentuk kegiatannya beragam, salah satunya bimbingan teknis atau bimtek. Materinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing partai, mulai dari pengelolaan organisasi, pemahaman penggunaan anggaran, hingga wawasan kebangsaan.
"Kegiatannya bermacam-macam, salah satunya melalui bimbingan teknis atau bimtek. Materinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing partai," jelasnya.
Laporan ke BPK Paling Lambat 15 Januari 2027
Soal pertanggungjawaban, Elyzabeth menegaskan setiap partai wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Batas waktunya paling lambat 15 Januari 2027.
"Laporan pertanggungjawabannya harus disampaikan kepada BPK paling lambat 15 Januari 2027. Jadi, penggunaan bantuan ini juga harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan," tegasnya.
Ia berharap bantuan keuangan tersebut dimanfaatkan secara optimal dan tidak hanya habis untuk kebutuhan administrasi organisasi. Partai politik, menurutnya, tetap punya peran memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Dana ini diharapkan bisa mendukung pembinaan politik. Partai juga memiliki peran memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," pungkasnya.