SAMARINDA — Kepala Kejati Kaltim Chatarina Muliana menyebut program perwalian menjadi satu dari tiga bentuk kerja sama kejaksaan dengan Pemprov Kaltim serta pemerintah kabupaten/kota. Dua kerja sama lainnya adalah pendampingan di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) serta pemulihan aset daerah.
Melalui bidang Datun dan pemulihan aset, kejaksaan membantu pemerintah daerah menjalankan program strategis sekaligus menata aset daerah. Adapun dalam program perwalian, kejaksaan memastikan hak-hak anak terlantar terpenuhi sesuai konstitusi.
Mengapa Anak Terlantar Butuh Wali yang Sah
Administrasi kependudukan menjadi pintu masuk program ini. Anak terlantar harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) agar bisa mengakses layanan dan hak sebagai warga negara.
Persoalannya, untuk memperoleh NIK, anak terlebih dahulu membutuhkan wali yang sah. Negara hadir membantu anak-anak tanpa wali melalui proses hukum, termasuk pengurusan perwalian bagi anak yang tinggal di panti asuhan.
Mekanismenya disesuaikan dengan agama anak. Bagi anak terlantar beragama Islam, proses perwalian lewat Pengadilan Agama di kabupaten/kota. Anak yang menganut agama lain menjalani proses melalui Pengadilan Negeri.
Data 28 Ribu Anak Belum Final
Berdasarkan data sementara, jumlah anak terlantar di Kaltim mencapai sekitar 28 ribu orang. Angka itu belum sepenuhnya final.
Pendataan lanjutan masih diperlukan untuk memastikan berapa anak yang telah memiliki NIK dan berapa yang belum. Chatarina menegaskan keberhasilan program tidak boleh berhenti pada penerbitan identitas kependudukan.
"Untuk program perwalian anak terlantar, kejaksaan mendukung agar terpenuhinya hak-hak anak sesuai konstitusi," ujar Chatarina usai penandatanganan kesepakatan bersama di Odah Etam Kantor Kegubernuran Kaltim, Selasa, 17 November 2026.
Mantan Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI itu menyebut pendataan sebagai tahap awal dari upaya negara memenuhi hak anak. Pemenuhan pendidikan, kesehatan, layanan sosial, hingga lingkungan hidup yang layak menjadi bagian yang harus dipastikan setelah identitas kependudukan terbit.