SAMARINDA — Kesepakatan UMP Kaltim 2027 itu dihasilkan lewat pembahasan yang berlangsung alot. Masing-masing unsur memiliki pandangan berbeda, namun perundingan akhirnya menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo Kaltim Abriantinus menyatakan kesepakatan telah mempertimbangkan berbagai kepentingan. Pihaknya berharap tidak ada perubahan angka ketika memasuki tahapan penetapan oleh gubernur.
“Kami berharap ketika ini sudah masuk ke meja gubernur, maka harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati,” kata Abriantinus.
Mengapa Apindo Kaltim Minta Gubernur Tidak Mengubah Angka Kesepakatan
Abriantinus menilai kepastian angka penting untuk menjaga hubungan industrial di Kaltim. Kesepakatan yang stabil memberi kejelasan bagi pekerja maupun dunia usaha dalam menyusun perencanaan.
Dia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah, serikat pekerja, dan unsur pengusaha dalam proses perundingan. Menurutnya, keterlibatan semua pihak membuat hasil kesepakatan lebih kuat di mata para pemangku kepentingan.
Permintaan Apindo itu bukan tanpa alasan. Tahapan penetapan oleh kepala daerah menjadi titik akhir yang menentukan angka berlaku, dan perubahan di tahap itu berpotensi memicu kembali perdebatan yang sudah selesai.
Dampak Kenaikan UMP 2027 bagi UMKM dan Struktur Biaya Usaha
Abriantinus menegaskan kebijakan upah minimum harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Kenaikan upah tidak hanya memengaruhi pendapatan pekerja, tetapi juga struktur biaya operasional perusahaan.
Dampaknya merembet ke biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan operasional lainnya. Beban itu dinilai perlu perhatian khusus, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kaltim.
Bagi UMKM, kenaikan upah minimum bisa menekan margin yang sudah tipis. Karena itu, Apindo mendorong agar penetapan UMP 2027 mempertimbangkan daya tahan sektor usaha kecil di daerah.
Angka Rp 4.046.360 dan Tahapan Penetapan Selanjutnya
Besaran UMP Kaltim 2027 yang disepakati Dewan Pengupahan mencapai Rp 4.046.360. Angka itu kini menunggu penetapan resmi Gubernur Rudy Mas'ud sebelum berlaku bagi pekerja di provinsi tersebut.
Proses perundingan yang berlangsung dua hari melibatkan tiga unsur utama: pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kesepakatan dinilai penting untuk memberikan kepastian pengupahan di Kaltim.
Jika gubernur menetapkan sesuai hasil perundingan, pelaku usaha di Kaltim memiliki dasar perhitungan biaya tenaga kerja untuk tahun depan. Sebaliknya, perubahan angka di tahap akhir berpotensi memicu keberatan dari pihak yang sudah menyepakati hasil perundingan.