BALIKPAPAN — Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Pol. Restika Pardamean Nainggolan menyatakan penguasaan sirip hiu tanpa dokumen sah melanggar hukum. Petugas menemukan muatan di atas geladak kapal saat penggeledahan.
Rincian temuan itu adalah 20 potong sirip hiu macan, 8 potong sirip hiu air, dan 27 potong sirip hiu uyeng. Totalnya 55 potong dengan bobot 6,35 kilogram.
Berawal dari Kecurigaan Petugas di Pulau Balikukup
Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai KM Usaha Bersama yang sedang lego jangkar di Pulau Balikukup pada Jumat (6/11) pukul 11.30 WITA. Petugas mendekati kapal dan melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti.
Nakhoda bersama tiga anak buah kapal mengaku memperoleh hiu tersebut dengan metode rawai apung. Penangkapan berlangsung di perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit sejak awal November 2026.
"Tanpa dokumen yang sah, maka sirip hiu ini ilegal dan penguasaannya melanggar hukum," tegas Kombes Pol. Nainggolan di Balikpapan, Minggu.
Melibatkan Ahli KKP hingga Dinas Perikanan Kaltim
Penanganan perkara ini melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Provinsi Kaltim. Kasus resmi dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim untuk penyelesaian sanksi administratif.
Rujukan hukumnya Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Aktivitas pengangkutan hasil perikanan juga wajib dilengkapi surat izin resmi sesuai UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.
Aturan Tata Niaga Hiu dan Perlindungan Nelayan Tradisional
Tata niaga hiu diperketat lewat Peraturan Menteri KP serta konvensi internasional CITES. Konvensi itu melarang atau membatasi ketat perdagangan spesies tertentu tanpa kuota dan izin sah.
Nainggolan menegaskan patroli rutin di kawasan pesisir akan terus digencarkan. Menurutnya, pengawasan itu untuk melindungi ruang tangkap nelayan tradisional serta menjaga kelestarian terumbu karang dan kekayaan hayati maritim.
"Kami pastikan patroli rutin di kawasan pesisir akan terus digencarkan demi melindungi ruang tangkap nelayan tradisional serta menjaga kelestarian terumbu karang dan kekayaan hayati maritim," pungkas Nainggolan.