Pemerintah Kota Samarinda menambahkan menu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu (SIPADU) ke dalam aplikasi e-Dalev untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi. Wali Kota Andi Harun menegaskan penambahan menu itu jadi langkah strategis membangun ekosistem data terintegrasi dan akurat. Peluncuran berlangsung di Gedung Bapperida Samarinda.
SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun menyaksikan langsung peluncuran menu SIPADU yang ditempelkan pada aplikasi e-Dalev (Elektronik Pengendalian dan Evaluasi). Aplikasi itu dipakai jajaran pemda untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh dokumen serta progres program kerja di lapangan secara real time.
Menurut Andi Harun, kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas proses perencanaannya. Karena itu, e-Dalev tidak boleh dipandang sekadar alat administrasi baru. Ia menuntut aplikasi itu berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang utuh di tingkat kota.
Wali Kota: Evaluasi Harus Berjalan di Tengah Proses, Bukan Setelah Proyek Selesai
Andi Harun mendorong perubahan paradigma dalam sistem evaluasi pembangunan. Selama ini, pemda cenderung menerima laporan setelah kegiatan rampung. Ia ingin pemerintah kota mampu memperoleh informasi lebih awal, saat pekerjaan masih berjalan.
Ia mencontohkan pembangunan drainase senilai Rp5 miliar dengan serapan anggaran 99 persen dan progres fisik 97 persen. Secara statistik, capaian itu terlihat tinggi. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada manfaat nyata: apakah infrastruktur tersebut benar-benar mencegah banjir atau genangan.
"Evaluasi harus dilakukan di tengah proses melalui aplikasi ini. Pemerintah perlu memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk mendeteksi persoalan saat pekerjaan masih berjalan sekitar 50 hingga 60 persen agar bisa segera dikoreksi," jelas Andi Harun.
Peringatan soal "Banjir Aplikasi" di Lingkungan Pemerintahan
Andi Harun juga mengingatkan agar proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan aparatur tidak selalu berujung pada lahirnya inovasi aplikasi baru yang berdiri sendiri. Ia menyebut potensi "banjir aplikasi" di lingkungan pemerintahan sebagai risiko yang harus dicegah.
"Setiap inovasi digital harus mampu terhubung dan berinteraksi dengan sistem yang telah ada, bukan justru menciptakan sistem baru yang terpisah," ujarnya.
Ia berharap sistem tersebut menjadi warisan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Samarinda. Menurutnya, apa yang direncanakan hari ini akan menentukan arah program, kegiatan, penggunaan anggaran, hingga hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
SIPADU Dikembangkan Bapperida, Lahir dari Proyek Perubahan PKA
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Samarinda Ananta Fathurrozi menjelaskan SIPADU dikembangkan untuk meningkatkan konsistensi pemanfaatan teknologi informasi. Sistem itu juga memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah, mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan.
Inovasi tersebut merupakan proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Gagasan itu datang dari Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kota Samarinda Nurulita Haldinowati Ibay.
Untuk menjamin keberlanjutan implementasinya, Ananta meminta seluruh perangkat daerah menetapkan operator khusus. Perangkat daerah juga diminta melakukan pemutakhiran data secara berkala serta aktif berkoordinasi dengan Bapperida.
