JAKARTA — Penghargaan diserahkan dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026. Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 berlangsung di panggung utama JICC, Kamis (24/9/2026), pukul 08.30–09.30 WIB.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir langsung, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Turut hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Ketua LPS Anggito Abimanyu.
Perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota penerima TPID Award 2026 serta Championship TP2DD 2026 hadir langsung. Pemerintah daerah yang tidak menerima penghargaan mengikuti kegiatan secara daring.
Lima Daerah yang Masuk Kategori Berprestasi
Kukar bersanding dengan empat kabupaten lain di kategori Kabupaten/Kota Berprestasi, yakni Tanah Datar, Tasikmalaya, Kolaka Timur, dan Sumba Barat. Penilaian TPID Award menyorot daerah yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan daya beli warga.
Bagi pemerintahan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, capaian itu menjadi pijakan untuk mempertahankan stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan kelancaran distribusi di Kukar.
Rendi: Penghargaan Hasil Kerja Bersama, Bukan Capaian Pemda Semata
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan penghargaan itu tidak lepas dari kerja banyak pihak. Ia menyebut peran TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, hingga masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
"Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara," katanya Kamis (24/9/2026).
Rendi menilai penghargaan nasional itu tidak boleh membuat pemerintah daerah berhenti membenahi diri. Menurut dia, capaian itu bukan garis akhir.
"Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga," ujarnya.
Wilayah Luas, Pengendalian Inflasi Harus Sampai Tingkat Kecamatan
Kondisi geografis Kukar yang luas membuat pengendalian inflasi tidak bisa diselesaikan dari meja rapat. Rendi menyebut karakter setiap kecamatan berbeda, sehingga produksi, pasokan, dan distribusi harus diperkuat hingga level bawah.
"Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat," ucapnya.
Penghargaan tersebut, menurut Rendi, menjadi tambahan motivasi bagi pemerintahan Aulia–Rendi untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
"Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga," ujarnya.
FEKDI x IFSE 2026 berlangsung tiga hari, 24–26 September 2026, di JICC Jakarta. Selain Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD, rangkaian kegiatan mencakup agenda transformasi digital nasional serta pengumuman penerima TPID, TP2DD, PIDI, dan KATALIS P2DD.
