KALIMANTAN TIMUR — JAKARTA — Rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatukan pintu ekspor komoditas tambang mendapat sambutan dari pelaku industri. Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti menegaskan pihaknya mendukung penuh sistem yang lebih terintegrasi, asalkan tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
"Kami siap menjalankan sistem ekspor satu pintu. Tapi yang paling penting adalah prosesnya harus transparan dan cepat. Jangan sampai ada kekosongan yang membuat pasar batubara Indonesia di tingkat dunia terganggu," kata Sari dalam keterangan resmi, Kamis (4/6).
Pelanggan Asing Butuh Kepastian Pasokan
Sari menjelaskan, pembeli batubara dari berbagai negara sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman (on time delivery), standar kualitas produksi, serta komitmen produsen. Jika tiga faktor itu goyah akibat perubahan aturan yang mendadak, para pelanggan tidak segan mengalihkan pasokannya ke negara lain.
"Ketidakpastian akan faktor-faktor tersebut akan membuat para customer mengalihkan pasokan ke negara lain," ungkapnya.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini masih menjadi pemain utama di pasar batubara global. Karena itu, setiap perubahan tata kelola ekspor harus dirancang tanpa mengorbankan daya saing.
Sistem Pengawasan Dinilai Sudah Berjalan Baik
IMA meyakini sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi yang diterapkan ESDM selama dekade terakhir sudah berjalan efektif. Mekanisme digital yang melibatkan surveyor pemerintah dan bea cukai dinilai mampu mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.
"Dengan adanya mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi dan melibatkan berbagai instansi, diyakini sudah berjalan baik," ujar Sari.
Kendati demikian, ia menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas jika ditemukan pelanggaran. Langkah itu penting untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pemain di sektor pertambangan.
Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan
IMA berkomitmen terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, surveyor, dan bea cukai, untuk menjaga integritas pasar. Asosiasi juga mendorong pertumbuhan sektor pertambangan nasional melalui tata kelola yang transparan.
Rencana sistem ekspor satu pintu ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Dengan sistem baru, seluruh dokumen dan transaksi ekspor akan diverifikasi dalam satu kanal digital yang terpusat.
