BONTANG — Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan penanganan banjir menjadi satu-satunya prioritas dalam enam usulan bantuan keuangan yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun ini. “Hanya itu prioritas yang kami ajukan nanti. Saya ingin banjir ini selesai dulu,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).
Empat dari Enam Paket Fokus pada Drainase dan Turap
Kepala Bapperida Bontang Syahruddin mengungkapkan bahwa sektor Pekerjaan Umum mendominasi dengan empat paket kegiatan yang semuanya menyasar perbaikan drainase di titik-titik rawan genangan. Satu usulan lainnya dialokasikan untuk penanganan stunting, dan satu sisanya berasal dari usulan tingkat kecamatan atau distrik.
“Yang dibatasi itu jumlah paketnya, bukan nilai anggarannya. Kami hanya boleh mengajukan enam usulan, jadi kami masukkan yang benar-benar kebutuhan mendesak,” kata Syahruddin.
Pembatasan Ketat Setelah Anjloknya Fiskal Provinsi
Kepastian adanya Bankeu tahun ini sebenarnya membawa angin segar setelah beredar kabar bahwa bantuan keuangan untuk kabupaten/kota bakal dihapus total. Kondisi keuangan Kaltim yang tertekan sempat membuat pemerintah kota pesimistis. Namun, lobi di meja Musrenbang dan komunikasi intens antara para kepala daerah dengan gubernur akhirnya membuka kembali pintu bantuan, meski ruang gerak lebih sempit.
Fakta Singkat Bankeu Bontang 2026:
- Total usulan: Rp 200 miliar untuk enam paket program
- Empat paket untuk perbaikan drainase dan turap penanganan banjir
- Satu paket untuk penanganan stunting dan satu paket dari tingkat kecamatan
Syahruddin mengingatkan warga agar tetap realistis. Mengingat kondisi keuangan provinsi yang sedang tertekan, belum ada jaminan semua usulan tersebut bakal disetujui. “Kita hanya boleh mengajukan enam usulan, jadi kami masukkan yang benar-benar kebutuhan mendesak,” tambahnya.
Wali Kota Neni menyadari posisi tawar pemerintah kota tetap bergantung pada kemampuan fiskal Pemprov Kaltim. Namun, ia berharap usulan senilai total Rp 200 miliar tersebut bisa diakomodasi sepenuhnya demi kepentingan publik. Selain urusan air yang kerap merendam pemukiman, Pemkot Bontang juga menyisipkan renovasi rumah tidak layak huni dalam daftar pendek tersebut.
