Pencarian

Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Usai Dadan Hindayana Dicopot, Pengamanan Ketat Dikerahkan

Rabu, 03 Juni 2026 • 15:17:31 WIB
Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat Usai Dadan Hindayana Dicopot, Pengamanan Ketat Dikerahkan
Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Juni 2024.

JAKARTA — Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pada Rabu (3/6). Aparat berseragam dan berpakaian preman tampak berjaga di pintu masuk sejak pagi hari.

Penggeledahan berlangsung tertutup. Tidak ada satu pun pegawai yang diperbolehkan masuk atau keluar selama proses berjalan.

Penggeledahan Berlangsung Usai Pencopotan Dadan Hindayana

Waktu penggeledahan berdekatan dengan pencopotan Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Ia diberhentikan melalui Keputusan Presiden pada pekan lalu tanpa penjelasan resmi dari Istana.

Dadan sebelumnya menjadi sorotan publik setelah program makan bergizi gratis yang ia canangkan di sejumlah daerah menuai kritik. Sejumlah kepala daerah melaporkan ketidaksesuaian data penerima manfaat dan dugaan pemborosan anggaran.

Apa yang Dicari Kejaksaan Agung?

Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum merilis pernyataan resmi. Juru Bicara Kejagung, Harli Siregar, hanya mengonfirmasi bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan.

"Benar ada kegiatan penggeledahan di kantor BGN. Masih berlangsung. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya," kata Harli saat dihubungi, Rabu siang.

BGN Dikelola dengan Anggaran Rp 71 Triliun

Badan Gizi Nasional dibentuk pada 2024 dan langsung mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun dalam APBN 2025. Lembaga ini bertugas mengoordinasikan program pemenuhan gizi nasional, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan pemerintah.

Anggaran sebesar itu menjadikan BGN salah satu lembaga dengan belanja negara terbesar di luar kementerian. Pengawasan terhadap penggunaannya pun menjadi perhatian publik dan DPR.

Reaksi Publik dan DPR

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, mendesak Kejagung transparan soal hasil penggeledahan. Ia menilai publik berhak tahu apakah ada indikasi korupsi atau penyimpangan administrasi di BGN.

"Jangan sampai penggeledahan ini hanya formalitas. Masyarakat butuh kepastian hukum, apalagi anggaran yang dikelola sangat besar," ujar Netty.

Di media sosial, warganet ramai memperbincangkan penggeledahan ini. Banyak yang mengaitkannya dengan dugaan mark-up anggaran program makan bergizi gratis di beberapa daerah.

Langkah Kejagung Selanjutnya

Kejaksaan Agung diperkirakan akan memeriksa sejumlah pejabat BGN dalam pekan ini. Penggeledahan hari ini disebut bagian dari pengumpulan alat bukti awal.

Jika ditemukan cukup bukti, penyidikan bisa naik ke tahap penetapan tersangka. Namun semua masih tergantung pada hasil penggeledahan dan pemeriksaan saksi.

Bagikan
Sumber: kaltimpost.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks