BONTANG — DPRD Kota Bontang menjadwalkan pertemuan khusus dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna menyikapi rencana penghapusan tenaga pengajar non-ASN pada 2027. Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya ketergantungan sekolah negeri di Bontang terhadap guru honorer.
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan bahwa koordinasi ini akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Komisi I DPRD. Pihaknya merasa perlu memberikan gambaran riil mengenai kebutuhan tenaga pendidik di daerah agar kebijakan pusat tidak memicu persoalan baru.
“Kami bersama Disdikbud dan Komisi I akan mencoba melakukan koordinasi serta audiensi agar kondisi daerah juga bisa menjadi pertimbangan,” ujar Andi Faizal, Jumat (8/5/2026).
Ancaman Kekurangan Tenaga Pengajar Akibat Gelombang Pensiun
Kekhawatiran legislatif bukan tanpa alasan. Berdasarkan data internal, jumlah guru yang memasuki masa purna tugas di Kota Bontang terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2026 saja, tercatat lebih dari seratus guru telah pensiun, sementara puluhan lainnya akan menyusul pada tahun depan.
Kondisi tersebut membuat posisi guru honorer menjadi sangat vital dalam menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Jika penggunaan tenaga non-ASN dihentikan total tanpa skema pengganti yang jelas, sejumlah sekolah di Bontang terancam mengalami kekosongan guru di kelas.
Andi Faizal menekankan bahwa meski kebijakan tersebut merupakan wewenang kementerian, fleksibilitas aturan sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi hak pendidikan masyarakat tanpa terbentur kendala administratif.
Mendorong Skema Khusus Bagi Guru Honorer di Daerah
Dalam audiensi mendatang, DPRD Bontang berencana mengusulkan adanya mekanisme khusus bagi daerah yang masih mengalami kekurangan guru secara signifikan. Solusi ini diharapkan mampu menjembatani antara regulasi pusat dan kebutuhan mendesak di lapangan.
Pihak legislatif berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi nyata di daerah sebelum menerapkan aturan secara kaku pada 2027 mendatang. Fokus utama audiensi ini adalah memastikan tidak ada sekolah yang terlantar akibat kekurangan tenaga pendidik.
“Yang ingin kami sampaikan adalah kondisi nyata di daerah, karena kebutuhan tenaga pengajar memang masih sangat besar,” pungkasnya.
