KALIMANTAN TIMUR — Universitas Indonesia membawa agenda pemerataan akses kecerdasan artifisial ke APEC University Leaders' Forum 2026 di Shenzhen, China. Rektor Heri Hermansyah meminta kemajuan AI tidak hanya dinikmati negara dan institusi dengan kapasitas komputasi besar. Isu ini dinilai strategis bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 700 bahasa daerah.
Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU tampil sebagai panelis dalam sesi khusus APRU-AUA di forum tersebut. Ia berbagi panggung dengan pimpinan The Chinese University of Hong Kong, Tsinghua University, The University of Tokyo, dan Chulalongkorn University.
Dalam paparannya, Heri menyoroti tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemerataan akses AI disebutnya sebagai persoalan strategis agar transformasi digital tidak memperlebar jarak antara wilayah perkotaan dan daerah.
"Tantangan kita bukan sekadar menghadirkan teknologi ke setiap pulau, melainkan memastikan setiap komunitas memiliki kesempatan untuk mengakses, memahami, mengembangkan, dan memperoleh manfaat dari kecerdasan buatan," ujar Heri.
Tiga Prioritas Ekosistem AI Inklusif
Heri memaparkan tiga prioritas yang perlu dijalankan bersama perguruan tinggi di kawasan Asia-Pasifik. Prioritas pertama adalah perluasan akses pendidikan AI hingga ke daerah, bukan hanya terpusat di kota besar atau kampus unggulan.
Sebagai langkah konkret, UI membuka Program Studi Sarjana Kecerdasan Artifisial di Fakultas Ilmu Komputer mulai tahun akademik 2026/2027. Kampus riset juga didorong menjadi pusat kolaborasi lewat perkuliahan bersama, pengembangan dosen, pertukaran mahasiswa, dan platform pembelajaran digital.
Prioritas kedua menyangkut representasi bahasa daerah dan budaya lokal. Sebagian besar sistem AI saat ini dilatih dengan kumpulan data yang belum mencerminkan keragaman masyarakat dunia.
Heri mendorong kerja sama antaruniversitas untuk membangun dataset bahasa lokal, model AI inklusif, serta tata kelola data yang bertanggung jawab. Prioritas ketiga adalah penguatan kolaborasi regional, karena keterbatasan kapasitas komputasi dan ketersediaan data tidak bisa diatasi satu universitas atau satu negara secara mandiri.
Bahasa Daerah sebagai Aset, Bukan Hambatan
Kekayaan bahasa dan budaya Nusantara menurut Heri harus diposisikan sebagai aset dalam pengembangan teknologi global. Ia menegaskan masyarakat Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pasar pengguna produk AI dari luar negeri.
"Bahasa daerah dan warisan budaya kita tidak boleh dipandang sebagai hambatan dalam pengembangan AI. Sebaliknya, keduanya harus diakui sebagai kontribusi berharga bagi pengetahuan AI global," tegasnya.
"Masyarakat kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi AI yang dikembangkan di tempat lain. Mereka juga harus menjadi bagian dari pihak yang membentuk arah perkembangan teknologi tersebut," imbuh Heri.
Menggeser Persaingan Menuju Kolaborasi
Heri menilai persaingan antarinstitusi tidak semestinya menghambat upaya bersama menghadirkan inovasi yang bermanfaat luas. Arah perkembangan AI ke depan, katanya, tidak boleh ditentukan semata oleh pihak yang menguasai kapasitas komputasi terbesar atau bahasa paling dominan.
"Sebagai pemimpin universitas, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa AI menjadi instrumen inklusi, pembangunan manusia, dan kemajuan kolektif, bukan justru menjadi sumber ketimpangan lainnya," katanya.
Forum bertema Open, Innovative, Collaborative: Universities as Catalysts for Asia-Pacific's Prosperous Future itu menegaskan peran perguruan tinggi dalam memperluas akses pendidikan dan membangun masa depan digital Asia-Pasifik yang lebih adil.
Bagi ekosistem digital Indonesia, posisi UI di forum ini memperkuat agenda kedaulatan data dan pengembangan model AI berbahasa lokal. Isu serupa juga menjadi perhatian regulator dalam penyusunan tata kelola AI nasional, termasuk kesiapan talenta di luar Jawa.