KALIMANTAN TIMUR — Satu tambang emas ilegal yang beroperasi delapan tahun tanpa izin memproduksi 500 kilogram emas per bulan, setara 6 ton per tahun senilai hampir US$ 800 juta atau sekitar Rp 15 triliun. Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik itu sebagai perampokan kekayaan negara karena tidak menyetor pajak, royalti, maupun laporan produksi.
Dengan asumsi harga emas yang digunakan dalam pidato, nilai produksi tambang ilegal itu mencapai hampir US$ 800 juta per tahun. Menggunakan kurs Rp 18.100 per dolar AS, nilainya setara Rp 14,48 triliun, yang oleh Prabowo dibulatkan menjadi Rp 15 triliun.
Pajak, Royalti, dan Laporan Produksi Tak Disetor
Prabowo menyampaikan hal itu dalam pidato pada perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/11/2026) malam. Ia menyoroti tiga kewajiban yang dilanggar: pajak, royalti, dan kewajiban pelaporan.
"Ada yang merampok kekayaan negara, ada yang tambang ilegal, kan itu ngerampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, tidak... lapor aja nggak," kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, laporan mengenai tambang ilegal beroperasi delapan tahun itu ia terima langsung. Tidak disebutkan lokasi maupun pemilik tambang dalam pidato tersebut.
Rp 15 Triliun Setara 15 Ribu Sekolah Baru
Prabowo memakai nilai produksi tambang ilegal itu untuk menggambarkan besarnya potensi penerimaan negara yang hilang. Dengan Rp 15 triliun, pemerintah menurutnya bisa menambah sekitar 15 ribu sekolah baru.
"Bayangkan kalau kita punya Rp 15 triliun lagi kita bisa nambah 15 ribu sekolah lagi, karena rata-rata perbaikan sekolah renovasi itu Rp 1 miliar satu sekolah," ujar Prabowo.
Hitungan itu memakai asumsi biaya renovasi Rp 1 miliar per sekolah. Artinya, satu tambang emas ilegal yang lolos dari pengawasan nilainya setara dengan anggaran perbaikan belasan ribu fasilitas pendidikan.
Beban Pengawasan Sektor Minerba
Pernyataan Prabowo menambah tekanan publik terhadap pengawasan usaha pertambangan di Indonesia. Tambang tanpa izin (PETI) selama ini dikenal sulit dideteksi karena beroperasi di lokasi terpencil dan hasil produksinya masuk ke jalur perdagangan informal.
Bagi pelaku usaha tambang yang taat aturan, praktik ilegal menciptakan persaingan tidak sehat. Operator resmi menanggung beban pajak, royalti, dan biaya reklamasi, sementara tambang ilegal beroperasi tanpa kewajiban tersebut.
Negara juga kehilangan penerimaan dari sisi royalti minerba yang seharusnya masuk kas negara. Dalam konteks harga emas yang tinggi, selisih penerimaan dari produksi 6 ton per tahun menjadi signifikan bagi APBN.
Prabowo tidak merinci langkah penindakan yang akan diambil terhadap tambang ilegal yang ia sebut. Namun pernyataan di forum partai politik itu memberi sinyal bahwa penertiban sektor minerba akan menjadi bagian dari agenda penerimaan negara ke depan.