Pencarian

Formula UMP 2027 Pakai UU 27/2026, Ini Rincian Pasal 138-139

Selasa, 10 November 2026 • 13:37:01 WIB
Formula UMP 2027 Pakai UU 27/2026, Ini Rincian Pasal 138-139
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penetapan UMP 2027 mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

KALIMANTAN TIMUR — Perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 resmi mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan formula upah minimum sudah tertuang dalam beleid baru tersebut, sehingga penetapan UMP tidak lagi merujuk aturan lama.

Yassierli menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (9/11). Menurut dia, payung hukum penetapan upah minimum sudah berpindah ke regulasi terbaru.

"Kan undang-undang barunya sudah keluar," ujar Yassierli saat ditanya terkait perkembangan penetapan UMP.

Ketika ditanya apakah formula upah minimum masih sama dengan sebelumnya, Yassierli menjawab formula merujuk pada ketentuan dalam beleid terbaru. "Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ," tegasnya.

Pasal 138: KHL, Kondisi Ekonomi, dan Data Statistik Jadi Dasar

Pasal 138 ayat (1) UU 27/2026 menetapkan upah minimum dihitung dengan bersandar pada indikator kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Untuk menjamin akurasi, ayat (2) mewajibkan penggunaan data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang bersumber dari lembaga pemerintah di bidang kegiatan statistik.

Data KHL tidak dihitung dari asumsi. Pasal 138 ayat (3) menugaskan lembaga statistik melaksanakan survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebelum survei turun ke lapangan, ayat (4) huruf a hingga d mengharuskan lembaga statistik dan dewan pengupahan nasional membahas rencana teknisnya lebih dulu.

Pembahasan teknis mencakup empat hal: jenis komponen kebutuhan hidup layak, kualitas komponen, lokasi survei, hingga waktu pelaksanaan survei. Hasil survei kemudian diserahkan kepada dewan pengupahan daerah. Menurut Pasal 138 ayat (5), hasil itu diolah menjadi salah satu dasar penyusunan rekomendasi penetapan besaran upah minimum oleh Gubernur.

Ketentuan teknis dan standar KHL akan diatur spesifik lewat Peraturan Menteri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 138 ayat (6).

Pasal 139: Dua Opsi Hitungan dan Batas Indeks 0,5-1

Pasal 139 ayat (1) huruf a dan b menjelaskan dua opsi instrumen utama penghitungan: memakai formula penghitungan upah minimum atau menggunakan acuan hitungan KHL. Jika memilih formula, ayat (2) mengharuskan perhitungan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indeks tertentu.

Indeks tertentu itu, menurut ayat (3), memiliki batas bawah 0,5 dan batas atas paling tinggi 1. Angka ini menjadi ruang bagi dewan pengupahan daerah menyesuaikan hasil formula dengan kondisi masing-masing provinsi.

Pasal 139 ayat (4) menegaskan penetapan akhir upah minimum harus didasarkan pada nilai paling tinggi antara hasil formula penghitungan atau nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah. Dengan begitu, KHL berfungsi sebagai lantai, bukan sekadar pelengkap.

Payung Hukum Baru, Tahapan Lama

UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026, atau hanya berselang beberapa pekan sebelum periode penetapan UMP 2027 dimulai. Karena itu, seluruh rangkaian survei KHL, pembahasan teknis, hingga rekomendasi dewan pengupahan daerah akan berjalan di bawah rezim aturan baru.

Ketentuan lebih lanjut soal teknis perhitungan dan penerapan upah minimum diamanatkan Pasal 139 ayat (5) untuk diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. PP tersebut akan menentukan bagaimana formula dan nilai KHL diterjemahkan menjadi angka rupiah di tiap provinsi.

Bagi pelaku usaha, kepastian terpenting ada pada Pasal 139 ayat (4): besaran UMP tidak bisa turun di bawah nilai KHL yang disepakati. Sebaliknya, jika formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi menghasilkan angka lebih tinggi, nilai itulah yang dipakai. Kombinasi dua metode ini membuat arah UMP 2027 bergantung pada data BPS dan kesepakatan tripartit di daerah.

Follow kaltimnow.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: cnnindonesia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks