PENAJAM — Keterbatasan sumber air baku menjadi persoalan yang dihadapi Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama saat musim kemarau tiba. Kondisi geologis wilayah yang sulit menyimpan cadangan air tanah memaksa pemerintah daerah mencari alternatif untuk menjaga pasokan air bersih bagi masyarakat.
Pemkab PPU menempuh jalur koordinasi lintas pihak untuk mengoptimalkan embung yang tersedia. Sejumlah pertemuan telah digelar bersama perusahaan daerah air minum (PDAM), pemerintah setempat, serta perusahaan di sekitar lokasi embung.
Mengapa Pengeboran Tanah di PPU Justru Menemukan Migas
Bupati PPU Mudyat Noor menjelaskan, wilayah PPU memiliki karakteristik geologis yang menyulitkan pengeboran air tanah. Kandungan minyak dan gas di wilayah tersebut menjadi kendala utama dalam pencarian sumber air.
"Wilayah kami adalah wilayah migas. Kalau kita mengebor tanah, yang ditemukan justru minyak dan gas, bukan air. Air yang ada selama ini merupakan hasil resapan hujan, bukan sumber mata air alami," jelas Mudyat, Jumat (6/11).
Kondisi itu membuat ketersediaan air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat lebih banyak bergantung pada air hujan yang meresap ke dalam tanah. Tidak ada sumber mata air alami yang bisa diandalkan sebagai pasokan tetap.
Embung Jadi Opsi Strategis untuk Pasokan Air Baku
Pemanfaatan embung dinilai menjadi opsi yang cukup strategis di tengah keterbatasan sumber air tanah. Embung yang sudah ada di sejumlah titik akan dioptimalkan sebagai penampung air hujan sekaligus sumber air baku bagi warga.
Mudyat menyatakan pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan layanan air bersih bagi masyarakat. Berbagai pertemuan telah dilakukan untuk membahas pemanfaatan embung sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan pasokan.
"Hari ini memang kita terus berupaya supaya masyarakat di bidang air bersih bisa terlayani dengan baik. Kami sudah rapat berkali-kali dengan PDAM, pemerintah setempat, dan perusahaan sekitar untuk memanfaatkan embung yang ada," ujar Mudyat.
Kolaborasi dengan Kementerian PU dan BWS Kaltim
Selain menggandeng PDAM dan perusahaan sekitar, Pemkab PPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur. Dukungan dua institusi itu diperlukan untuk memastikan pemanfaatan embung berjalan sesuai kebutuhan warga.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang menjaga pasokan air bersih di PPU. Pemerintah daerah belum merinci berapa kapasitas embung yang akan dimanfaatkan maupun jadwal operasionalnya.
Bagi warga PPU, persoalan air bersih bukan hal baru. Ketergantungan pada resapan air hujan membuat pasokan rentan terganggu saat kemarau panjang melanda wilayah itu.