KALIMANTAN TIMUR — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditetapkan sebagai pusat distribusi barang bersubsidi, mulai dari LPG, Minyak Kita, hingga pupuk, dengan pasokan dari Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan data penyaluran subsidi akan terpusat di koperasi, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga desa dan kelurahan.
Rapat koordinasi di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (27/10/2026), mempertemukan Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara, Dony Oskaria, dengan jajaran direksi PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Agenda utamanya: memastikan rantai pasok barang bersubsidi benar-benar sampai ke tingkat desa lewat jaringan koperasi.
Dony menyebut program KDKMP sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai sentral distribusi barang bersubsidi. Lewat skema ini, data penyaluran subsidi akan tercatat di koperasi, bukan tersebar di berbagai jalur distribusi.
LPG, Minyak Kita, hingga Pupuk Masuk Jaringan Kopdes
Dukungan BUMN diwujudkan melalui kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan PIHC dalam memperkuat ekosistem distribusi energi dan pangan. Sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari LPG, Minyak Kita, hingga pupuk, didorong agar tersalurkan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan.
Untuk pupuk, volume pesanan rata-rata mencapai empat hingga lima ton per koperasi. Sementara distribusi LPG disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi agar pasokan tetap terjaga dan warga lebih mudah mengaksesnya.
"Kita suplai karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata. Jadi sudah berjalan terus," ucap Dony.
Data Subsidi Terpusat di Koperasi
Dony menegaskan, arah kebijakan pemerintah adalah memindahkan jalur distribusi barang bersubsidi ke koperasi. Dengan begitu, data penerima dan volume penyaluran bisa terkonsolidasi di satu titik, memudahkan pengawasan sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.
"Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes. Artinya, data itu akan ada di Kopdes itu nanti," ujar Dony dalam keterangan tertulis.
Ketersediaan pasokan dan armada distribusi BUMN menjadi kunci agar koperasi tidak kehabisan stok. Pertamina Patra Niaga berperan pada lini energi, sementara PIHC memasok pupuk untuk kebutuhan pertanian di desa.
Dampak ke Warga dan Ekonomi Desa
Bagi warga desa, jalur distribusi lewat koperasi berarti akses yang lebih dekat ke barang bersubsidi, tanpa harus bergantung pada pengecer yang harganya kerap melonjak. Koperasi yang aktif menyalurkan LPG dan pupuk juga berpeluang menambah pendapatan dari aktivitas jual beli tersebut.
Dony berharap sinergi ini tidak berhenti pada distribusi kebutuhan pokok. Koperasi didorong menjadi penggerak ekonomi desa, memperluas pemerataan manfaat pembangunan nasional hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau jalur distribusi konvensional.
"Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa serta memperluas pemerataan manfaat pembangunan nasional," kata Dony.
Langkah BP BUMN dan Danantara ini menempatkan koperasi sebagai simpul baru rantai pasok nasional, bukan sekadar badan usaha warga. Keberhasilannya akan bergantung pada konsistensi pasokan dari Pertamina Patra Niaga dan PIHC, serta kesiapan koperasi di lapangan menampung volume kiriman yang terus berjalan.
