BALIKPAPAN — Kemampuan personel teritorial dalam mengenali potensi kebakaran sejak dini menjadi fokus utama pembekalan yang diberikan Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI kepada Babinsa di jajaran Kodam VI/Mulawarman, Senin (31/8/2026). Materi mencakup pemantauan titik panas, patroli wilayah rawan, hingga kesiapan peralatan pemadaman.
Babinsa Garda Terdepan di Tingkat Desa
Posisi Babinsa dinilai strategis karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan kondisi lapangan. Informasi awal mengenai munculnya titik api atau aktivitas pembukaan lahan diharapkan cepat diketahui dan dilaporkan sebelum meluas.
“Babinsa harus tahu kondisi wilayahnya. Ketika ada titik api atau kegiatan pembakaran lahan, informasi itu harus cepat diketahui dan dilaporkan. Dari situ langkah penanganannya bisa segera dikoordinasikan dengan instansi terkait,” ujar Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, S.H., M.Si.
Pemetaan Wilayah Rawan dan Titik Panas
Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan dan lahan luas yang rawan karhutla, terutama saat cuaca kering. Personel teritorial dibekali pemahaman pemetaan wilayah rawan serta cara membaca informasi dari sistem pemantauan kebakaran dan deteksi titik panas.
Selain itu, pola patroli diatur agar tidak berjalan sendiri. Babinsa diarahkan berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa, kepolisian, BPBD, dan warga untuk mendatangi lokasi yang berpotensi kebakaran sekaligus memberi edukasi risiko pembakaran lahan.
“Patroli tidak bisa dilakukan sendiri. Babinsa perlu berkoordinasi dengan pemerintah desa, kepolisian dan masyarakat. Ketika wilayahnya sudah diketahui rawan, patroli dan komunikasi dengan warga harus lebih rutin,” kata Krido.
Teknologi dan Kecepatan Informasi Kunci Cegah Meluas
Pemanfaatan teknologi menjadi bagian yang ditekankan, terutama untuk mendeteksi titik panas sejak awal. Sebaran hotspot diharapkan menjadi petunjuk bagi personel lapangan melakukan pengecekan kondisi aktual di lokasi.
Kecepatan informasi dinilai sangat menentukan. Jarak antara munculnya titik api dan tindakan pemadaman harus ditekan agar kebakaran tidak membesar. Jika informasi terlambat, penanganan pun ikut terlambat.
“Kalau informasi terlambat, penanganannya juga terlambat. Karena itu setiap temuan di lapangan harus segera disampaikan. Setelah ada informasi, unsur terkait bisa menentukan siapa yang turun dan apa yang perlu disiapkan,” jelasnya.
Aspek kesiapan personel dan peralatan juga masuk dalam materi. Ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman, serta kemampuan bergerak cepat perlu dipastikan sebelum kebakaran meluas.
Koordinasi Lintas Instansi Jadi Penentu
Penyuluhan menempatkan koordinasi lintas instansi sebagai bagian penting penanganan karhutla. TNI, Polri, BPBD, dinas teknis, dan masyarakat memiliki peran yang berbeda dan perlu disatukan saat terjadi kebakaran.
Kegiatan berlangsung di Kodim jajaran Kodam VI/Mulawarman dengan melibatkan personel teritorial dan stakeholder pemerintahan terkait. Materi yang diberikan diharapkan diterapkan dalam pemantauan wilayah masing-masing, khususnya pada titik yang memiliki riwayat kebakaran.
“Peralatan memang penting, tetapi personel yang mengetahui wilayah dan cepat memberikan informasi juga sangat menentukan. Kami minta jajaran tetap siap dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi lainnya dijaga,” pungkas Krido. (*)
