BONTANG — Kewajiban finansial Bontang Transport kepada PT Golora Kaltim yang telah menggunung sejak 2011–2012 kini menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemkot Bontang. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta Direktur Bontang Transport, Malik, untuk segera mengambil langkah konkret tanpa menunda-nunda lagi.
Agus Haris menyayangkan jika aset daerah yang diberikan kepada Bontang Transport sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) justru terancam disita akibat persoalan utang yang tidak kunjung tuntas. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan lagi warisan dari kepemimpinan direksi sebelumnya.
“Jangan lagi melihat direktur yang lama, direktur yang sekarang selesaikan itu. Sampaikan bahwa kami siap untuk menyelesaikan tunggakan itu, tanggung jawab itu, tuntutan itu,” tegas Agus Haris di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Senin (24/8/2026).
Nilai Kewajiban Terus Membengkak Akibat Denda
Agus Haris mengungkapkan bahwa penundaan penyelesaian utang selama bertahun-tahun membuat nilai kewajiban semakin besar. Denda yang terus berjalan membuat total tagihan kini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 50 miliar, jauh dari nilai awal saat utang tersebut pertama kali tercatat.
“Kenapa tahun 2011, 2012 tidak diselesaikan? Akhirnya semakin banyak. Kalau dihitung dari dulu sampai sekarang sudah Rp 50 miliar lebih,” ungkapnya.
Langkah Tegas: Lindungi Aset Daerah
Pemkot Bontang menilai langkah penyelesaian utang ini merupakan langkah yang harus diambil untuk melindungi aset pemerintah daerah. Jika persoalan dibiarkan berlarut-larut, potensi penyitaan kapal roro oleh PT Golora Kaltim akan semakin nyata dan mengancam pemasukan daerah.
“Ini adalah langkah yang memang harus kita ambil pemerintah. Tutup dulu, guna melindungi aset pemerintah atau aset daerah,” ujarnya.
Pemkot Siap Menjadi Mediator
Agus Haris menyatakan kesiapan Pemkot Bontang untuk menjadi penengah antara Bontang Transport dan PT Golora Kaltim. Langkah mediasi ini dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Pihaknya berharap persoalan ini segera tuntas sebelum memasuki tahun 2027 agar tidak kembali menjadi beban pemerintah daerah. Bontang Transport diminta untuk bertanggung jawab dan tidak membiarkan persoalan semakin membesar.
