KALIMANTAN TIMUR — Irak kini berada dalam tekanan fiskal yang parah. Minyak mentah yang selama ini menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Irak—menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan—tidak bisa dialirkan keluar karena jalur pengiriman utama melalui Selat Hormuz diblokade. Pemerintah di Baghdad harus mencari jalan keluar darurat untuk membayar gaji sekitar empat juta pegawai negeri dan pensiunan yang menggantungkan hidup pada negara.
Gaji Pegawai Negeri dan Subsidi Jadi Korban Pertama
Krisis ini langsung menghantam layanan publik. Kementerian Keuangan Irak dilaporkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji bulanan, sementara subsidi bahan pangan dan listrik yang selama ini dinikmati warga mulai terancam dipangkas.
Di Provinsi Basra, pusat industri minyak Irak, demonstrasi telah pecah. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah segera membayar tunggakan gaji yang mulai tertunda sejak dua pekan terakhir. Mereka juga mendesak Baghdad untuk membuka jalur ekspor alternatif melalui pipa ke Turki atau pelabuhan di Laut Mediterania.
Mengapa Blokade Hormuz Begitu Menghancurkan Ekonomi Irak
Ketergantungan Irak pada Selat Hormuz sangat tinggi. Hampir seluruh ekspor minyak mentah dari terminal Al-Basra dan Khor Al-Amaya harus melewati perairan sempit antara Iran dan Oman ini. Ketika Iran memblokade jalur tersebut sebagai respons atas konflik, kapal tanker tidak bisa merapat, dan produksi minyak di ladang-ladang selatan terpaksa dikurangi drastis.
Berbeda dengan Arab Saudi yang memiliki pipa paralel ke Laut Merah, Irak tidak punya jalur darurat yang memadai. Pipa Kirkuk-Ceyhan yang menghubungkan Irak utara ke Turki masih beroperasi, tetapi kapasitasnya jauh di bawah kebutuhan ekspor negara. Akibatnya, pendapatan negara turun hingga 60 persen dalam sebulan terakhir.
Upaya Darurat Baghdad dan Tekanan Politik Domestik
Perdana Menteri Irak dilaporkan telah membentuk tim krisis untuk menegosiasikan pembukaan jalur ekspor alternatif dengan pemerintah Turki dan Kuwait. Namun, negosiasi tersebut berjalan alot karena masalah keamanan dan biaya logistik yang meningkat tajam.
Di sisi politik, parlemen mulai menekan kabinet untuk memaparkan rencana pengelolaan fiskal jangka pendek. Beberapa fraksi mengusulkan penerbitan surat utang domestik, sementara yang lain mendesak pemerintah untuk memotong anggaran proyek infrastruktur yang tidak prioritas. "Kami tidak punya pilihan selain menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang ada. Ini masa sulit bagi seluruh rakyat Irak," ujar seorang pejabat senior Kementerian Keuangan yang enggan disebut namanya.
Dampak Berantai ke Harga Pangan dan Stabilitas Regional
Krisis ini tidak berhenti di sektor energi. Harga bahan pokok di pasar-pasar Irak mulai merangkak naik karena pemerintah mengurangi subsidi impor gandum dan beras. Organisasi pangan internasional memperingatkan bahwa jika blokade berlanjut hingga tiga bulan, Irak akan menghadapi kelangkaan pangan akut.
Para analis regional menilai situasi ini bisa menggoyahkan stabilitas Irak yang baru pulih dari konflik berkepanjangan. Jika pemerintah gagal membayar gaji dalam waktu dekat, aksi protes berpotensi meluas dan berubah menjadi tuntutan politik yang lebih besar. Baghdad kini berada dalam perlombaan melawan waktu untuk memulihkan arus kas negara sebelum krisis sosial tak terkendali.
