KALIMANTAN TIMUR — Nasib puluhan ribu motor listrik pengadaan BGN masih menggantung. Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa motor-motor tersebut sudah dibayar oleh pejabat lama dan saat ini masih dalam proses perakitan. "April masih dalam perakitan. Dan tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama," katanya di Jakarta, Rabu (10/6).
Motor Mangkrak di Bogor, Nilai Proyek Tembus Rp1 Triliun
Kejaksaan Agung mencatat nilai total pengadaan motor listrik ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Uang tersebut telah disetor ke PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) selaku vendor. Sejumlah unit yang sudah dikirim dari China terlihat mangkrak di area Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Dalam katalog Inaproc, PT YAT menyediakan dua tipe motor listrik untuk pesanan BGN. Pertama, Emmo JVX GT seharga Rp49,95 juta per unit dengan status pre-order 75 hari. Kedua, Emmo JVH Max yang dibanderol Rp48,84 juta per unit dengan masa tunggu yang sama.
Gaji Rp6 Juta Dinilai Cukup, Petugas Disarankan Nyicil Motor Sendiri
Alih-alih memastikan penyaluran motor listrik, Dudung justru mempertanyakan urgensi fasilitas tersebut. Ia menilai petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menunjang program MBG tidak memerlukan kendaraan listrik dari negara.
"Toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh Rp6 jutaan, kalau menyicil satu motor kan cukup, enggak perlu-perlu amat lah kalau menurut saya," ujar Dudung.
Pernyataan ini memicu perdebatan, mengingat puluhan ribu unit motor listrik yang sudah dipesan dan dibayar justru dibiarkan tanpa kepastian penggunaan. Padahal, motor-motor itu awalnya dirancang untuk operasional harian para petugas SPPG di lapangan.
Keputusan Ada di Tangan Kepala BGN Baru dan Presiden
Dudung menegaskan bahwa pihaknya akan membahas nasib motor listrik ini dengan kepala BGN yang baru. Keputusan final juga menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ya nanti keputusan terserah Kepala BGN kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat," ungkapnya.
Belum ada kejelasan apakah motor listrik tersebut akan tetap disalurkan ke SPPG, dialihfungsikan ke instansi lain, atau dihentikan total. Yang jelas, anggaran Rp1 triliun lebih telah mengalir dan barang sudah di tangan, sementara petugas di lapangan disarankan mencicil motor sendiri dari gaji bulanan.
