SAMARINDA — Gelombang protes terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali memuncak. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Kamis (21/5/2026) siang. Ratusan massa yang turun ke jalan menuntut agar Rudy Mas’ud segera menanggalkan jabatannya.
Hak Angket dan Dugaan Anggaran Foya-Foya
Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi percaya pada kepemimpinan Rudy Mas’ud. Menurutnya, dalam satu setengah tahun masa jabatan, anggaran daerah disebut lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan pribadi.
“Anggaran untuk masyarakat dihabiskan untuk berfoya-foya. Jangan sampai ini berlanjut sampai 5 tahun,” tegas Erly di hadapan demonstran.
Jika Rudy Mas’ud tidak mau mundur, massa mendesak agar yang bersangkutan selaku Ketua Golkar Kaltim menginstruksikan partainya untuk menyetujui pengguliran hak angket. Diketahui, Golkar merupakan salah satu dari tujuh fraksi yang menolak penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan kontroversial, mulai dari pembahasan anggaran mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur.
Berkas Temuan Akan Dibawa ke Jakarta
APMK menegaskan bahwa aksi jilid II ini bukanlah akhir dari gerakan massa. Mereka mengklaim telah mengantongi sejumlah dokumen pendukung dan data yang dianggap kuat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.
“Nanti kita akan menyampaikan semua, termasuk data-data hasil temuan kami dan itu sangat sensitif,” ujar Erly.
Langkah selanjutnya, massa akan membawa tuntutan dan berkas temuan tersebut langsung ke KPK dan Kejaksaan Agung di Jakarta. Hal ini menjadi eskalasi baru dalam konflik antara masyarakat dan pemerintah provinsi, setelah aksi di Samarinda dinilai belum mendapatkan respons konkret dari pihak Gubernur.
Apa Isu Kontroversial yang Ditudingkan ke Rudy Mas’ud?
Selain persoalan anggaran mobil dinas dan renovasi rumah jabatan, massa juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat Kaltim. APMK memperingatkan bahwa jika tidak ada itikad baik dari pemerintah provinsi, gelombang demonstrasi yang lebih besar akan terus berlanjut hingga ke tingkat pusat.
