KUTAI BARAT — Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 menjadi ajang evaluasi sekaligus pembenahan sektor jasa konstruksi di daerah tersebut. Kegiatan yang digelar di Auditorium ATJ Kantor Pemkab Kubar, Kecamatan Barong Tongkok, mengusung tema “Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kepatuhan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kutai Barat”.
Forum dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat, Yuli Permata Mora, mewakili Bupati Frederick Edwin. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan hasil evaluasi tahun 2025 yang menunjukkan sejumlah persoalan mendasar di sektor ini.
“Masih ditemukan badan usaha jasa konstruksi yang belum memahami maupun memanfaatkan aplikasi SIMPAN dan SIMPK. Selain itu, masih terdapat tenaga kerja konstruksi yang belum memiliki sertifikat kompetensi keahlian,” ujar Yuli.
Dua Aplikasi Wajib yang Masih Diabaikan Pelaku Usaha
SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Perizinan dan Nonperizinan) dan SIMPK (Sistem Informasi Manajemen Perusahaan Konstruksi) merupakan aplikasi yang dirancang untuk menertibkan administrasi dan kepatuhan pelaku jasa konstruksi. Namun, berdasarkan temuan Pemkab Kutai Barat, masih banyak badan usaha yang belum mengoperasikan kedua sistem tersebut secara optimal.
Yuli menegaskan, pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. “Pengawasan ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Teknologi Digital dan Sertifikasi Jadi Kunci Daya Saing
Plh. Sekretaris Daerah menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Kutai Barat menuntut SDM yang berkualitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Pemerintah daerah, kata dia, mendukung penuh adopsi teknologi digital di sektor konstruksi serta peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing.
“Jasa konstruksi harus benar-benar dipersiapkan dan mampu beradaptasi agar dapat menjawab kebutuhan pembangunan secara profesional dan berkualitas,” tambah Yuli.
Ia juga mengingatkan agar setiap pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai spesifikasi dan mengutamakan keselamatan kerja. Tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.
Pesan dari Provinsi: Adaptasi Teknologi Itu Wajib
Kepala Dinas yang membidangi perencanaan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimi, yang diwakili oleh Ir. Marini selaku Plh. Kabid Bina Konstruksi DPUPR PERA Provinsi Kaltim, turut memberikan penguatan. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM dan kepatuhan terhadap regulasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas di daerah.
“Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal penting agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik, aman, dan berkelanjutan,” kata Ir. Marini.
Ia juga mengajak seluruh pelaku jasa konstruksi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sistem digital. “Pelaku jasa konstruksi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas kerja agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.
Narasumber dari Berbagai Instansi Perkuat Forum
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Bank Kaltimtara, serta BPJS Ketenagakerjaan. Materi yang disampaikan mencakup penguatan kapasitas SDM konstruksi, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan tenaga kerja, hingga dukungan sektor perbankan terhadap pembangunan jasa konstruksi daerah.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi semakin kuat dalam mendukung pembangunan Kutai Barat yang lebih baik.
