SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda mulai menyusun skala prioritas untuk Proyek Strategis Daerah (PSD) tahun 2026 dengan menitikberatkan pada sektor infrastruktur dan layanan publik dasar. Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Balaikota, Kamis (30/4/2026), menekankan pentingnya efisiensi anggaran terhadap rencana pembangunan fisik.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Ismed Kusasih, Kepala Dinas Perhubungan Hotmarulitua Manalu, serta Plt Kepala Dinas PUPR Hendra Kusuma. Fokus utama pembahasan mencakup penyesuaian target volume pekerjaan akibat lonjakan harga material yang mulai membebani proyeksi kas daerah.
Penyesuaian Volume Pekerjaan Akibat Kenaikan Harga Material
Kenaikan harga material bangunan di pasar menjadi tantangan utama dalam penyusunan PSD 2026. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah rencana kegiatan, baik dari sisi volume pekerjaan maupun target capaian di lapangan.
Salah satu sektor yang terdampak langsung adalah program Penerangan Jalan Umum (PJU). Akibat mahalnya komponen material, jumlah titik pemasangan lampu jalan diprediksi akan berkurang dari rencana awal. Meski demikian, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menginstruksikan agar kualitas pekerjaan tidak dikurangi sedikit pun.
"Semua sektor tetap harus berjalan, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Jadi, program yang dipilih harus benar-benar prioritas dan berdampak," ujar Neneng Chamelia Shanti saat memimpin rapat, Kamis (30/4/2026).
Prioritas Pembangunan Sekolah dan Infrastruktur Jalan
Pemkot Samarinda menegaskan bahwa usulan program yang disetujui harus memenuhi kriteria kesiapan teknis dari masing-masing perangkat daerah. Proyek dengan progres tinggi dan manfaat nyata, seperti pembangunan gedung sekolah serta perbaikan jalan lingkungan, menempati urutan teratas dalam daftar prioritas.
Neneng mengingatkan setiap kepala dinas untuk menyusun perencanaan yang transparan, terutama untuk proyek yang dikerjakan secara multitahun atau bertahap. Dokumen perencanaan harus memuat rincian setiap tahapan secara presisi guna menghindari sengketa administratif atau teknis di kemudian hari.
Sektor kesehatan dan perumahan rakyat juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kehadiran Plt Kepala Disperkim Muhammad Cecep Herly dan Kabag Administrasi Pembangunan Suryo Priyo Raharjo memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan fasilitas publik tetap terbangun meski di tengah keterbatasan fiskal.
Inspektorat Review untuk Transparansi Anggaran
Untuk menjaga akuntabilitas, Pemkot Samarinda melibatkan Inspektorat dalam proses reviu dokumen perencanaan. Langkah ini bertujuan mengkaji kewajaran harga material dan kelayakan teknis setiap kegiatan sebelum anggaran diketok.
Keterlibatan pengawas internal ini diharapkan mampu meminimalkan potensi temuan hukum di masa mendatang. Pemerintah kota berkomitmen agar setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal di Samarinda.
Seluruh perangkat daerah kini diminta untuk segera merampungkan detail administrasi program. Pengawasan ketat akan terus dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan fisik di tahun 2026 mendatang.
