SAMARINDA — Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah pusat menghapus program studi (prodi) kependidikan pada Sabtu (2/5/2026). Langkah tersebut dianggap tidak relevan dengan kondisi lapangan di Kalimantan Timur yang justru sedang berjuang mengatasi kekurangan tenaga pengajar profesional.
Krisis guru di wilayah ini mencakup persoalan kesejahteraan yang belum merata serta jumlah lulusan yang tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah. Darlis mengkhawatirkan kebijakan penghapusan prodi akan memutus rantai regenerasi pendidik di masa depan secara sistematis.
Dampak Penghapusan Prodi Terhadap Ketersediaan Guru di Daerah
Darlis menekankan bahwa Kalimantan Timur masih sangat membutuhkan pasokan tenaga pengajar baru setiap tahunnya. Penghapusan jurusan kependidikan di perguruan tinggi dikhawatirkan akan menurunkan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan secara keseluruhan.
"Sudah gaji tidak seberapa, kemudian mau dihilangkan juga. Tentu kita berharap wacana itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah pusat," ungkap Muhammad Darlis Pattalongi.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya tidak mengambil langkah yang justru berpotensi mengurangi perhatian terhadap tenaga kependidikan. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru secara menyeluruh agar profesi ini tetap diminati generasi muda.
Mengapa Sekolah Menengah Kejuruan di Kaltim Paling Terdampak?
Fokus utama kekurangan guru di Bumi Etam terletak pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Minimnya tenaga pengajar untuk mata pelajaran produktif menjadi kendala utama dalam mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia industri.
"Banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama di SMK. Guru-guru produktif itu sangat minim," kata Darlis menjelaskan kondisi riil di lapangan.
Kekurangan ini mencakup berbagai keahlian teknis yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Timur. Jika prodi kependidikan dihapus, pasokan guru ahli untuk SMK diprediksi akan semakin langka dalam beberapa tahun ke depan.
Kajian Penataan Prodi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi
Di tingkat nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sedang mengevaluasi relevansi berbagai jurusan dengan kebutuhan industri. Prodi kependidikan masuk dalam daftar kajian karena dianggap menghasilkan lulusan yang melampaui kuota kebutuhan nasional secara statistik.
Namun, DPRD Kaltim mendesak agar evaluasi tersebut tidak dipukul rata untuk semua wilayah. Karakteristik daerah seperti Kalimantan Timur yang luas dan memiliki sebaran penduduk tidak merata memerlukan perlakuan kebijakan yang berbeda dibandingkan wilayah di Pulau Jawa.
"Jangan sampai dengan penghapusan itu perhatian terhadap tenaga kependidikan justru semakin menurun. Mudah-mudahan itu hanya wacana dan tidak terjadi," ucap Darlis.
Hingga saat ini, wacana penataan prodi tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam di Jakarta. DPRD Kaltim berkomitmen terus mengawal isu ini guna memastikan ketersediaan guru di daerah tetap terjamin untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di daerah.
