SAMARINDA — Komisi IV DPRD Samarinda menilai perhatian pemerintah daerah selama ini terlalu terpusat pada pendataan dan bantuan bagi pekerja korban PHK. Padahal, menurut mereka, solusi jangka panjang yang lebih krusial adalah membuka akses pekerjaan baru agar warga tidak terus bergantung pada bansos atau pesangon.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti bahwa kebijakan Pemkot selama ini cenderung reaktif. Setiap kali ada gelombang PHK di sektor ritel atau manufaktur, respons yang muncul baru sebatas pemutakhiran data dan penyaluran bantuan sosial.
“Kami minta pemerintah tidak hanya fokus pada pekerja yang terdampak PHK, tapi bisa membuka lapangan kerja baru,” ujar salah satu anggota Komisi IV DPRD Samarinda dalam rapat baru-baru ini.
Dorongan ini muncul karena angka pencari kerja di Samarinda terus bertambah, sementara jumlah lowongan formal tidak sebanding. DPRD menilai Pemkot perlu merancang program padat karya atau mendorong investasi padat tenaga kerja lokal.
Tanpa intervensi penciptaan lapangan kerja, DPRD khawatir angka pengangguran terbuka di Samarinda akan terus naik. Terutama jika sektor-sektor tradisional seperti pertambangan dan perdagangan masih belum pulih sepenuhnya.
Komisi IV mendorong Pemkot untuk memperkuat sektor UMKM dan pelatihan vokasi sebagai solusi konkret. Menurut mereka, membuka lapangan kerja tidak selalu berarti mendatangkan investor besar, tetapi juga bisa melalui pengembangan wirausaha lokal.
“Pemerintah harus hadir tidak hanya saat warga sudah di-PHK, tapi juga sebelum mereka kehilangan pekerjaan. Caranya dengan menyediakan pelatihan dan akses modal,” tambah anggota dewan tersebut.
DPRD Samarinda berharap Pemkot segera menyusun peta jalan ketenagakerjaan yang lebih agresif. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi regional.