BONTANG — Keterisian program kesehatan gratis Pemerintah Kota Bontang, Gratispol, baru mencapai setengah dari kuota yang tersedia. Data yang disampaikan DPRD setempat mencatat baru 1.918 warga yang terakomodasi dari total kuota 3.800 penerima.
Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Yusuf, menekankan bahwa sakit tidak bisa menunggu urusan administrasi. Ia mendorong jajaran eksekutif untuk tidak hanya berpatokan pada aturan administratif ketika masyarakat membutuhkan penanganan medis.
“Jangan sampai timbul gejolak di kemudian hari. Apalagi urusan sakit tidak bisa diprediksi. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan pemerintah,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut politisi PKB tersebut, implementasi program di lapangan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi agar manfaat program Gratispol bisa dirasakan secara optimal.
“Saya rasa ada kebijakan yang harus diambil. Karena kalau sudah sakit, semua aturan bisa dilanggar. Apalagi yang membuat aturan juga manusia, bukan mesin,” tegasnya.
Selain menyoroti daya serap Gratispol, Yusuf juga mengingatkan Pemkot Bontang untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1,2 miliar. Ia menilai persoalan pembiayaan kesehatan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan.
“Jangan sampai nanti kewalahan. Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya.