SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim Salehuddin meminta Pemprov Kaltim memperkuat penerapan reward and punishment bagi aparatur sipil negara (ASN). Dorongan itu muncul menyusul kebijakan work from anywhere (WFA) yang memberi keleluasaan bagi ASN dalam mengatur pola kerja.
Menurut Salehuddin, kelonggaran sistem kerja seharusnya tidak menjadi pembenaran bagi ASN untuk menurunkan capaian kinerja. Ia menekankan bahwa WFA membuat ASN tidak selalu harus berada di kantor, sehingga pengawasan dan evaluasi menjadi kunci.
TPP di Kaltim Masih Utuh, Berbeda dari Sejumlah Daerah
Di tengah penerapan WFA, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kaltim tetap dibayarkan tanpa pemotongan. Salehuddin menyebut sejumlah provinsi lain telah menyesuaikan pemberian tunjangan maupun penilaian kinerja ASN.
"Komitmen pemerintah saat ini tetap tidak mengurangi seperti yang ada di provinsi lain, misalnya di Sulut atau segala macam. Kemudian di beberapa eselon tertentu dilakukan proses pengurangan. Untuk sampai saat ini kita belum sampai ke situ," katanya, Senin (7/9/2026).
Ia berharap kebijakan tersebut tidak disalahgunakan oleh sebagian ASN yang justru bekerja tidak maksimal.
"Jangan sampai dengan fleksibilitas itu justru teman-teman ASN tidak bisa maksimal untuk bekerja. Tidak ada alasan lagi sementara proses pengurangan di daerah lain sudah terjadi, sementara di kita enggak," tegasnya.
BPSDM dan BKD Diminta Perkuat Evaluasi Kinerja
Salehuddin meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Pemprov Kaltim memperkuat evaluasi kinerja ASN. Jika ditemukan ASN dengan kinerja tidak efektif, penerapan reward and punishment harus dilakukan secara tegas.
"Saya pikir data-datanya sudah lengkap semua. Tegaskan saja kalau kinerja teman-teman, mohon maaf ASN yang memang tidak ada niatan baik sementara TPP-nya tetap sama. Ini betul-betul keterlaluan," ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan reward and punishment semakin penting di tengah efisiensi anggaran. TPP yang tetap diberikan harus diimbangi peningkatan kinerja ASN, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Sekali lagi reward and punishment harus kita tegakkan. Tidak ada kata lain. Apalagi sekarang semua kegiatan dan program kegiatan semua dikurangi sementara TPP masih tetap kita berikan. Sudah harus dijawab dengan kinerja yang maksimal, terutama yang pelayanan publik," pungkasnya.
